Situasi tersebut kini mendapat perhatian serius dari Aliansi Pemuda Peduli Kalimantan Tengah (APEPKA Kalteng) yang menilai persoalan distribusi BBM telah berkembang menjadi masalah sosial yang berdampak luas terhadap denyut ekonomi masyarakat.
Kelangkaan BBM dinilai tidak lagi sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan telah menekan kehidupan masyarakat kecil yang bergantung pada mobilitas harian. Mulai dari sopir angkutan, pekerja harian, pengemudi ojek online, hingga pelaku UMKM disebut menjadi kelompok paling terdampak akibat sulitnya memperoleh BBM.
“Kelangkaan BBM hari ini bukan sekadar antrean di SPBU. Ini sudah menjadi persoalan yang menimbulkan penderitaan masyarakat. Warga harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan tidak sedikit yang pulang dengan tangan kosong. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan harus segera ditangani secara serius,” ujar Nahason, Jumat (8/5/2026).
APEPKA Kalteng menilai transparansi pemerintah terkait penyebab kelangkaan BBM menjadi kebutuhan mendesak agar publik memperoleh kepastian informasi di tengah meningkatnya keresahan masyarakat. Selain itu, pengawasan distribusi BBM juga dinilai harus diperketat guna mencegah potensi penyimpangan, penimbunan, maupun praktik distribusi yang tidak tepat sasaran.
Sebagai bentuk respons atas situasi tersebut, APEPKA Kalteng bersama elemen pemuda, komunitas ojek online, dan masyarakat sipil akan menggelar aksi demonstrasi damai pada Senin, 11 Mei 2026.
Aksi tersebut direncanakan berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Kalteng dan Kantor Gubernur Kalteng sebagai bentuk penyampaian aspirasi publik sekaligus desakan agar pemerintah segera menghadirkan langkah konkret untuk mengatasi krisis BBM di daerah.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyuarakan keresahan rakyat. Ini bukan perjuangan satu kelompok, melainkan suara kolektif masyarakat yang menginginkan kepastian, keadilan, dan solusi nyata dari pemerintah,” lanjut Nahason.
Di sisi lain, APEPKA Kalteng memastikan aksi yang akan digelar tetap mengedepankan ketertiban, keamanan, serta semangat penyampaian aspirasi secara damai dan bermartabat sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Minyak Langka, Rakyat Sengsara. Saatnya Suara Masyarakat Didengar," tegas Nahason.(red/j)
