Selain memicu kemacetan panjang, kondisi tersebut mulai mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah.
Ketua Umum Forum Kalimantan Membangun (FKM), Supriyadi Natae, menilai antrean yang terus berulang menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam rantai distribusi BBM di lapangan. Menurutnya, pernyataan stok aman seharusnya tercermin pada stabilitas pasokan di tingkat masyarakat.
“Jika stok benar-benar aman, maka antrean panjang tidak semestinya terus terjadi. Ini menandakan ada persoalan distribusi yang perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Supriyadi, Jumat (8/5/2026).
Ia menyoroti fenomena semakin sulitnya BBM di tingkat eceran, sementara antrean di SPBU justru kian padat. Kondisi itu, kata dia, mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi yang perlu diawasi lebih ketat.
Menurut Supriyadi, pemerintah daerah bersama PT Pertamina (Persero) harus segera mengambil langkah konkret untuk mengurai persoalan tersebut, mulai dari penguatan pengawasan distribusi hingga penyiapan skema distribusi tambahan di wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi.
“Antrean BBM tidak boleh dianggap persoalan biasa. Dampaknya sudah terasa pada transportasi, distribusi logistik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
FKM juga mendesak adanya evaluasi total terhadap tata kelola distribusi energi di Kalteng agar persoalan serupa tidak terus berulang. Koordinasi lintas instansi dinilai penting untuk memastikan distribusi berjalan merata dan stabil.
Di sisi lain, Supriyadi menekankan pentingnya transparansi data distribusi BBM oleh Pertamina, khususnya terkait alokasi dan penyaluran ke SPBU di wilayah yang mengalami antrean panjang.
Keterbukaan informasi dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan publik sekaligus mencegah potensi penyimpangan distribusi di lapangan.
“Sebagai BUMN, Pertamina perlu membuka data distribusi secara transparan agar publik mengetahui kondisi riil pasokan di daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan antrean BBM tidak cukup hanya melalui penambahan jam operasional SPBU. Menurutnya, diperlukan sistem distribusi yang lebih adaptif berbasis kebutuhan riil masyarakat, termasuk pemetaan konsumsi harian serta pengawasan distribusi hingga tingkat SPBU.
“Distribusi harus berbasis kebutuhan lapangan agar tidak terjadi penumpukan di satu titik dan kelangkaan di titik lainnya,” tandasnya.(red/j)
