Penegasan itu disampaikan dalam forum Pertemuan Bersama Insan Pers yang digelar di Istana Isen Mulang, Jumat (17/4/2026). Forum ini tampil bukan sekadar agenda seremonial, melainkan panggung deliberatif yang mempertemukan otoritas kebijakan dengan kekuatan kontrol sosial dalam satu ruang dialog yang terbuka, kritis, dan berorientasi solusi.
Di hadapan jajaran kepala perangkat daerah serta jurnalis dari berbagai platform media, Agustiar mengartikulasikan peran pers dalam spektrum yang lebih luas sebagai pilar demokrasi, katalis transparansi, sekaligus mitra korektif yang memastikan arah pembangunan tetap berada dalam koridor kepentingan publik.
“Transparansi bukan sekadar komitmen administratif, tetapi prinsip dasar dalam membangun legitimasi pemerintahan. Di sinilah peran pers menjadi sangat vital, yakni menjaga keseimbangan informasi, mengawal kebijakan, dan memastikan publik tidak kehilangan akses terhadap kebenaran,” tegasnya.
Dalam perspektif Agustiar, kualitas tata kelola pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari keterbukaan informasi dan ruang partisipasi publik yang terbangun. Media, dalam hal ini, menjadi instrumen penting yang menjembatani negara dengan masyarakat secara objektif dan berintegritas.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa akselerasi pembangunan Kalteng tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi multipihak yang solid, termasuk dengan insan pers.
“Kolaborasi dengan media adalah keniscayaan dalam sistem pemerintahan modern. Pers bukan hanya menyampaikan, tetapi juga menguji, mengingatkan, dan memperkuat arah pembangunan,” ujarnya.
Forum tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, serta Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Rangga Lesmana, bersama seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalteng.
Dinamika forum menguat dalam sesi dialog, ketika insan pers mengangkat isu-isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari praktik pertambangan ilegal hingga tuntutan percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat sebagai bentuk keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan.
Aspirasi tersebut merefleksikan kegelisahan publik atas kebutuhan akan kepastian hukum dan ruang usaha yang legal, aman, serta berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
Menanggapi hal itu, Agustiar menunjukkan respons yang tegas dan terbuka. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mencermati, tetapi juga mengkaji secara komprehensif berbagai persoalan strategis, termasuk sektor pertambangan rakyat, stabilitas ekonomi, hingga pengendalian inflasi.
“Setiap kritik dan masukan dari media adalah bagian dari mekanisme kontrol yang kami butuhkan. Pemerintah tidak alergi terhadap kritik, justru menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kalteng akan terus mendorong kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah dinamika global.
Sementara itu, Rangga Lesmana memaparkan arah kebijakan komunikasi publik pemerintah yang semakin terintegrasi, termasuk implementasi program Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai instrumen perlindungan sosial yang dirancang berbasis validasi data penerima manfaat.
“Program ini tidak hanya soal distribusi bantuan, tetapi memastikan keadilan sosial melalui ketepatan sasaran. Akurasi data menjadi kunci,” ungkapnya.
Di sisi lain, Linae Victoria Aden menegaskan bahwa relasi harmonis antara pemerintah dan insan pers merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem pemerintahan yang sehat dan responsif.
“Sinergi ini bukan hanya soal komunikasi, tetapi tentang membangun kepercayaan publik. Ketika pemerintah dan media berjalan beriringan, maka pembangunan tidak hanya terlihat, tetapi juga dirasakan,” tandasnya.(jky/red)
