Melalui Surat Edaran Nomor 510/128/DKUKMPP/IV/2026, tertanggal 17 April 2026, Bupati Eddy Raya Samsuri menetapkan batas maksimal harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax di wilayah Kota Buntok.
Dalam edaran tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa harga eceran Pertalite tidak boleh melebihi Rp13.000 per liter, sementara Pertamax dibatasi maksimal Rp15.000 per liter. Batasan ini diberlakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Tak hanya soal harga, pemerintah juga menginstruksikan pengelola SPBU agar memprioritaskan pelayanan bagi masyarakat umum dan angkutan publik. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM tetap tepat sasaran di tengah keterbatasan pasokan.
“Ini bukan sekadar pengaturan harga, tetapi upaya menjaga ketertiban dan keadilan distribusi energi di masyarakat,” demikian substansi kebijakan yang tertuang dalam edaran tersebut.
Pemkab Barsel juga tidak akan tinggal diam. Bersama instansi terkait, pengawasan intensif akan dilakukan di lapangan. Penertiban hingga penindakan tegas disiapkan bagi pengecer yang masih nekat menjual BBM di atas harga yang telah ditetapkan.
Langkah ini berlandaskan sejumlah regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 yang mengatur distribusi dan harga jual eceran BBM. Pemerintah daerah menegaskan bahwa intervensi ini sah dan diperlukan dalam kondisi tertentu demi menjaga stabilitas daerah.(jky)
