Pemantauan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB itu menemukan dua wajah berbeda: harga resmi di SPBU relatif terkendali, namun di tingkat eceran justru melonjak tajam.
Asisten I Setda Bartim, Ari Panan P Lelo, mengungkapkan bahwa di SPBU Longkang harga masih sesuai ketentuan, yakni Pertalite Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.600 per liter, dan Dexlite Rp24.150 per liter. Namun, lonjakan signifikan terjadi pada Dexlite yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.500 per liter. Di sisi lain, Bio Solar dilaporkan nihil.
“Permintaan kami ajukan setiap hari ke Depo Banjarmasin, tapi pasokan masih terbatas. Bahkan Bio Solar saat ini kosong,” ujarnya.
Kondisi berbeda terlihat di lapangan. Di tingkat pengecer, harga BBM melambung jauh di atas harga resmi. Di Kios Sayuti, Desa Matabu, Pertalite dijual Rp14.000 per liter dan Pertamax Rp16.000 per liter.
Sementara di Pom Mini Tiga Putri, Pertalite mencapai Rp13.500 dan Pertamax Rp15.500 per liter. Kenaikan ini tak lepas dari rantai distribusi tidak resmi.
BBM yang diperoleh dari pelansir dibeli dengan harga Rp12.500 hingga Rp14.500 per liter, sebelum kembali dijual ke masyarakat dengan margin yang kian membebani.
Untuk meredam situasi, pemerintah daerah memberlakukan pembatasan ketat terhadap pelansir, yakni maksimal 20 liter per hari tanpa penggunaan jerigen. Langkah ini diharapkan mampu menekan praktik penimbunan sekaligus menjaga distribusi tetap merata.
Tak hanya itu, SPBU Longkang juga disiapkan untuk membuka penjualan tambahan pada malam hari mulai pukul 18.00 WIB jika masih terdapat sisa stok.
Pemerintah daerah turut mengingatkan pentingnya pengelolaan antrean dan transparansi informasi kepada masyarakat, terutama di tengah kondisi pasokan yang fluktuatif.
“Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi, baik dengan menimbun maupun memainkan harga. Ini jelas merugikan masyarakat,” tegas Ari.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Bartim tengah menyiapkan surat edaran resmi untuk memperketat pengaturan distribusi dan penjualan BBM. Sementara itu, usulan penambahan kuota ke Depo Banjarmasin masih belum mendapat kepastian.
Di tengah keterbatasan pasokan, satu hal menjadi jelas: persoalan BBM di Bartim bukan sekadar soal distribusi, melainkan ujian bagi pengawasan dan keberpihakan pada masyarakat kecil.(red)
