Palangka Raya, Habarkalimantantengah.com - Proses klarifikasi yang digelar Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Palangka Raya menuai sorotan dari kalangan masyarakat sipil. Bukannya menjawab pertanyaan publik secara tuntas, forum tersebut justru dinilai melebar dan memunculkan kesan tidak nyaman.
Ketua Forum Kalimantan Membangun, Supriyady Natae, menyebut klarifikasi semestinya jadi ruang untuk memperjelas duduk perkara, bukan berubah menjadi sesi tanya-jawab yang terasa seperti interogasi.
“Klarifikasi itu kan tujuannya memperjelas. Kalau malah banyak pertanyaan balik dan tidak fokus ke substansi, publik jadi bingung. Yang kami butuhkan jawaban, bukan debat,” ujarnya kepada awak media, Selasa (24/2/2026).
Menurut Supriyady, persoalan ini bukan sekadar soal gaya komunikasi. Yang lebih penting adalah komitmen transparansi.
Apalagi, pengelolaan sumber daya air menyangkut kepentingan masyarakat luas. Setiap kebijakan dan langkah lembaga publik seharusnya bisa dijelaskan secara terbuka dan mudah dipahami.
Ia menilai, jika memang ingin memberikan klarifikasi resmi, BWS bisa menyampaikannya secara tertulis. Selain lebih rapi dan terstruktur, jawaban tertulis juga bisa menjadi dokumen yang jelas dan bisa diuji publik.
“Jawaban tertulis itu lebih simpel dan elegan. Tidak perlu melebar ke mana-mana, langsung saja ke inti persoalan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi kepada pihak BWS belum mendapat tanggapan.
Situasi ini membuat tanda tanya publik belum terjawab.
Pada akhirnya, yang diharapkan masyarakat sebenarnya sederhana, yakni penjelasan yang jelas, terbuka, dan fokus pada substansi. Karena dalam isu publik, cara menjawab sering kali sama pentingnya dengan apa yang dijawab.(red)
