Wakil Ketua Komisi III DPRD Bartim, Rafi Hidayatullah, menilai langkah tersebut menunjukkan pemerintah daerah gagal membaca situasi dan abai terhadap kegelisahan publik.
“Ini bukan perkara sepele. Tambang batubara itu sektor paling sensitif. Sedikit saja salah langkah, gejolak di masyarakat bisa membesar. Pemerintah seharusnya lebih peka, bukan justru menimbulkan tafsir negatif,” sentil Rafi, Selasa (10/2/2026).
“Baru saja pemerintah dan DPRD turun ke lapangan karena laporan warga, lalu tiba-tiba muncul penghargaan. Ini jelas menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat,” kata Idat.
Menurutnya, dalih penghargaan atas bantuan perusahaan kepada korban banjir tak serta-merta menghapus fakta adanya sederet persoalan yang hingga kini dikeluhkan warga sekitar tambang. Karena itu, momentum pemberian penghargaan dinilai sangat tidak pantas.
“Kami tidak anti penghargaan. Tapi ketika masalah warga belum tuntas, lalu perusahaan justru diapresiasi, ini bisa dibaca publik sebagai ketidakpekaan pemerintah,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pada 7 Februari 2026 Bupati Barito Timur menyerahkan piagam penghargaan kepada PT Bartim Coalindo dan sejumlah perusahaan lainnya atas partisipasi membantu masyarakat terdampak banjir. Namun alih-alih menuai apresiasi, langkah tersebut justru memicu kritik dan kecurigaan publik, karena dilakukan tak lama setelah sidak ke lokasi tambang yang dilaporkan warga bermasalah.(boy/red)
