Pertanyaan mendasar itulah yang mengemuka dalam diskusi reflektif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalimantan Tengah (Kalteng), Minggu (25/10/2026). Selama hampir lima jam, sejumlah senior dan tokoh pemuda mengulas eksistensi, fungsi, serta masa depan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), sekaligus mempertanyakan arah gerakan kepemudaan di tengah perubahan sosial dan politik.
Masihkah KNPI menjadi rumah bersama bagi perjuangan pemuda, atau justru perlu mengevaluasi kembali alasan keberadaannya?
Pertanyaan tersebut menjadi benang merah diskusi yang berkembang dari persoalan idealisme, kaderisasi, dan representasi hingga relasi organisasi dengan kekuasaan. Berbagai pandangan yang muncul memperlihatkan kegelisahan terhadap kemungkinan bergesernya orientasi organisasi dari pengabdian kolektif menuju kepentingan yang lebih sempit.
Diskusi ini bukan sekadar upaya mengenang kejayaan masa lalu. Forum tersebut justru mengajak peserta menguji kembali relevansi KNPI dan menimbang apa yang masih dapat diperjuangkan organisasi itu bagi generasi muda hari ini.
Dr. Suyuti membuka ruang refleksi dengan mempertanyakan urgensi KNPI dalam konteks kekinian. Ia menyinggung latar historis pembentukan organisasi tersebut pada masa Orde Baru, sekaligus mengingatkan agar generasi muda tidak terjebak dalam romantisme sejarah.
Dalam perspektif itu, sejarah semestinya menjadi sumber pembelajaran, bukan alasan untuk mempertahankan pola gerakan yang tidak lagi menjawab kebutuhan zaman. Idealisme, sikap kritis, dan keberanian menyuarakan kepentingan publik tetap menjadi nilai penting yang perlu dijaga dalam kehidupan organisasi kepemudaan.
Persoalan idealisme kemudian mendapat sorotan dari Sabri. Ia menyampaikan harapan agar kepedulian generasi muda terhadap gerakan kepemudaan tetap terpelihara. Namun, ia juga mengkritisi kecenderungan pragmatisme dalam kontestasi kepemimpinan KNPI.
Menurut Sabri, kemampuan finansial kandidat berpotensi menjadi faktor dominan dalam perebutan kepemimpinan, antara lain karena kebutuhan biaya organisasi. Kondisi semacam itu dikhawatirkan mempersempit ruang bagi figur yang mengandalkan gagasan, integritas, dan komitmen perjuangan.
Kritik tersebut membawa diskusi pada persoalan mendasar, bagaimana memastikan kontestasi kepemimpinan organisasi kepemudaan tetap menjadi arena adu gagasan dan kapasitas, bukan semata-mata pertarungan sumber daya?
Sebab, kepemimpinan tidak cukup diukur dari kemampuan memenangkan kompetisi. Lebih dari itu, kepemimpinan menuntut keberanian menentukan arah, menjaga integritas, dan memperjuangkan kepentingan mereka yang diwakili.
Di tengah kritik terhadap dinamika internal organisasi, kebutuhan akan wadah pemersatu tetap menjadi salah satu gagasan penting dalam diskusi tersebut.
Ompu memandang dinamika KNPI sebagai momentum untuk melakukan introspeksi bersama. Ia mendorong evaluasi dan penataan ulang format perjuangan kepemudaan, termasuk dengan mencermati gagasan yang berkembang dalam Kelompok Cipayung.
Baginya, wadah bersama tetap diperlukan sebagai ruang perjumpaan berbagai latar belakang, organisasi, dan pemikiran. Tantangannya adalah menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan kepentingan dan orientasi gerakan yang tidak selalu mudah dipertemukan.
Namun, persatuan tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan struktur atau pertemuan formal. Sebagai wadah yang menghimpun berbagai organisasi kepemudaan, KNPI juga dituntut mampu membangun kerja bersama dan menghadirkan agenda yang menjawab kebutuhan generasi muda.
Suyanto mempertanyakan sejauh mana KNPI menjalankan fungsi representasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pemuda. Ia membandingkannya dengan organisasi yang memiliki basis keanggotaan serta jaringan gerakan lebih spesifik, seperti Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Ansor, dan organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan partai politik.
Perbandingan tersebut menyoroti pentingnya kehadiran organisasi hingga ke akar rumput. Tantangan KNPI bukan sekadar mempertemukan berbagai unsur dalam satu wadah, melainkan menjembatani keragaman kepentingan menjadi gerakan yang manfaatnya dapat dirasakan secara konkret.
Dari sisi historis, Dariyana, SE, mengingatkan kembali posisi KNPI pada masa lalu sebagai kawah candradimuka bagi generasi muda untuk menempa diri menjadi calon pemimpin bangsa.
Pandangan itu mengembalikan perhatian pada salah satu fungsi penting organisasi kepemudaan, yaitu kaderisasi.
Regenerasi tidak berhenti pada pergantian pengurus atau pengisian jabatan struktural. Kaderisasi semestinya menjadi proses pembentukan karakter, penguatan kapasitas, penanaman integritas, serta pengembangan tanggung jawab terhadap kepentingan publik.
Ketika fungsi tersebut melemah, organisasi berisiko kehilangan salah satu alasan mendasar yang membuatnya dibutuhkan. Struktur mungkin tetap berjalan, tetapi kebermaknaan proses pembentukan pemimpin muda perlu terus diuji melalui hasil dan kontribusinya.
Salah satu bagian paling kritis dalam diskusi muncul ketika peserta menyoroti hubungan antara orientasi organisasi, kepentingan pribadi, dan peluang kekuasaan.
Aris menyampaikan kritik satir agar keberadaan KNPI tidak hanya memberi manfaat kepada pengurus dalam memperbaiki nasib mereka sendiri, tetapi juga benar-benar berkontribusi bagi pemuda Indonesia.
Ia menggambarkan KNPI pada masa lalu sebagai jembatan menuju kekuasaan bagi ketuanya, sembari menyampaikan kekhawatiran bahwa manfaat dari jembatan tersebut hanya dinikmati segelintir orang.
Pernyataan itu merupakan kritik Aris terhadap orientasi organisasi, bukan kesimpulan yang telah terverifikasi mengenai seluruh kepemimpinan KNPI. Meski demikian, pandangan tersebut mengangkat pertanyaan penting mengenai batas antara pengembangan karier pribadi dan tanggung jawab pengabdian melalui organisasi.
Berorganisasi dan berkiprah di dunia politik bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Pengalaman organisasi dapat menjadi bekal bagi kader untuk berkontribusi di ruang publik. Persoalannya terletak pada bagaimana memastikan peluang tersebut tetap berjalan seiring dengan komitmen memperjuangkan kepentingan pemuda.
Agus Hermawan menempatkan persoalan itu dalam kerangka etika dan nilai. Menurutnya, KNPI kehilangan makna apabila tidak dijalankan dengan semangat fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan.
Ia juga menyoroti peran generasi senior dalam membentuk perilaku organisasi, termasuk praktik pragmatis yang menjadi sasaran kritik. Pandangan tersebut mengajak peserta melihat dinamika kepemudaan sebagai persoalan lintas generasi, yang berkaitan dengan budaya organisasi serta nilai-nilai yang diwariskan dari satu kepengurusan ke kepengurusan berikutnya.
Sementara itu, Sarwepin menyinggung dinamika kepemimpinan KNPI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang pada masa lalu kerap dikaitkan dengan peluang meniti karier politik, termasuk menuju lembaga legislatif. Ia mencontohkan Ir. Sapta Nusa Wenten, mantan Ketua KNPI Kalteng, dalam pembahasan mengenai hubungan antara kepemimpinan organisasi dan perjalanan politik.
Dalam konteks tersebut, persoalan utamanya bukan terletak pada kemungkinan kader memasuki dunia politik. Yang lebih penting ialah memastikan bahwa pengalaman dan posisi yang diperoleh melalui organisasi tidak menggeser tujuan pembentukan kader, penguatan kapasitas, serta pengabdian kepada kepentingan generasi muda.
Berbagai pandangan dalam diskusi reflektif tersebut mengerucut pada empat agenda evaluasi yang dapat menjadi bahan pembenahan gerakan kepemudaan.
Pertama, menguji relevansi kelembagaan. KNPI perlu dinilai berdasarkan efektivitas fungsi dan kontribusinya. Keberadaan sekretariat, struktur organisasi, dan agenda rutin tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kebutuhan pemuda telah terjawab.
Kedua, menjaga idealisme dan integritas kepemimpinan. Kekhawatiran peserta terhadap pragmatisme dalam Musyawarah Daerah (Musda), termasuk dugaan praktik politik uang yang disoroti dalam diskusi, menegaskan pentingnya kompetisi yang mengutamakan gagasan, kapasitas, dan integritas. Dugaan tersebut memerlukan verifikasi dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terkonfirmasi.
Ketiga, menghidupkan kaderisasi dan memperkuat persatuan. KNPI diharapkan tetap menjadi ruang pembelajaran kepemimpinan sekaligus tempat bertemunya beragam elemen pemuda. Persatuan perlu dibuktikan melalui kerja bersama dan agenda konkret, bukan berhenti pada kesepakatan dalam forum formal.
Keempat, menegaskan kembali orientasi pengabdian. Keberhasilan organisasi harus dibedakan dari pencapaian pribadi pengurus. Jabatan dapat menjadi bagian dari perjalanan kepemimpinan, tetapi manfaat bagi generasi muda tetap perlu menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan perjuangan kolektif.
Keempat agenda tersebut memperlihatkan bahwa tantangan KNPI tidak semata-mata berkaitan dengan struktur, pergantian kepemimpinan, atau keberlangsungan organisasi. Tantangan yang lebih mendasar adalah membangun kepercayaan melalui tata kelola yang berintegritas, kaderisasi yang bermakna, dan keberpihakan terhadap kebutuhan generasi muda.
Diskusi reflektif KAHMI Kalteng itu mempertemukan kritik, ingatan historis, dan harapan terhadap masa depan gerakan kepemudaan. Berbagai pandangan yang disampaikan mencerminkan pemikiran masing-masing peserta dan tidak serta-merta menjadi keputusan atau sikap resmi KAHMI Kalteng.
Pada akhirnya, relevansi KNPI tidak cukup dijawab dengan merujuk pada nama besar atau sejarah panjangnya. Relevansi harus dibuktikan melalui kemampuan menjawab kebutuhan zaman, mempersatukan perbedaan, membentuk kader yang berintegritas, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi generasi muda.
Ukuran keberhasilan organisasi kepemudaan bukan semata-mata siapa yang berhasil menduduki kursi kepemimpinan, melainkan siapa yang berhasil dibentuk melalui proses kaderisasi dan manfaat apa yang dihadirkan bagi masyarakat.(red/j)
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan rilis refleksi dan rangkuman percakapan grup WhatsApp KAHMI Kalteng. Pandangan, kritik, dan keterangan historis yang disampaikan merupakan pendapat masing-masing peserta dan belum diverifikasi secara independen. Diskusi tersebut tidak serta-merta mencerminkan keputusan atau sikap resmi KAHMI Kalteng.
