Melalui forum paripurna tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan peraturan daerah tentang APBD 2027 dibahas lebih lanjut. Persetujuan itu disertai sejumlah catatan, saran, dan masukan yang diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bartim, Eskop, didampingi Wakil Ketua II Mardianto. Turut hadir anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Misnohartaku, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Enam fraksi yang menyampaikan pandangan umum tersebut terdiri atas Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Gabungan Persatuan Solidaritas Rakyat Demokrasi (PSRD).
Penyampaian pandangan umum fraksi menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan RAPBD. Forum ini tidak hanya menandai sikap politik masing-masing fraksi, tetapi juga menjadi ruang bagi DPRD untuk memberikan perhatian terhadap arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, dan kebutuhan masyarakat yang perlu diakomodasi dalam perencanaan anggaran.
Catatan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan APBD 2027. Dengan perencanaan yang cermat, pengalokasian anggaran yang tepat, serta pelaksanaan program yang efektif, belanja daerah diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Di tengah kebutuhan pembangunan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, penyusunan APBD membutuhkan keselarasan antara prioritas pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah, dan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui lembaga perwakilan rakyat.
Karena itu, tahapan pembahasan selanjutnya menjadi momentum penting untuk memperdalam substansi rancangan anggaran, sehingga setiap program yang direncanakan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, sasaran yang terukur, dan orientasi manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, kualitas APBD tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh ketepatan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas dan memastikan pelaksanaannya berjalan efektif.
Melalui pembahasan RAPBD 2027 yang cermat dan konstruktif, Pemerintah Kabupaten Barito Timur bersama DPRD diharapkan dapat merumuskan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendukung keberlanjutan pembangunan, serta memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat Barito Timur.(red/j)
