Kegiatan bertajuk Action Sosial Insan Pers Kalimantan Tengah tersebut digelar di Sekretariat DPW IPJI Kalimantan Tengah, Jalan Ir. Juanda Nomor 1, Palangka Raya, Senin (28/9/2026).
Kolaborasi ini mempertemukan kepedulian insan pers dengan pelayanan pemerintah. IPJI menyediakan ruang dan menggerakkan aksi sosial, sedangkan Disdukcapil menghadirkan layanan administrasi kependudukan secara langsung kepada masyarakat.
Kepala Disdukcapil Kota Palangka Raya, Alman P. Pakpahan, mengatakan pihaknya terus memperkuat pendekatan jemput bola agar pelayanan administrasi kependudukan semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat.
“Sekarang kami jemput bola. Kami lebih banyak turun ke RT dan kelurahan,” kata Alman.
Menurutnya, IKD merupakan bagian dari transformasi administrasi kependudukan yang telah berjalan sejak 2023. Melalui IKD, dokumen kependudukan dapat diakses secara digital melalui telepon pintar dengan dukungan sistem keamanan.
“Tidak perlu lagi membawa KTP fisik ke berbagai tempat. Cukup dengan IKD karena dokumen tersebut merupakan dokumen resmi,” ujarnya.
Alman menegaskan, kemudahan pelayanan publik juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kenyamanan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi di daerah.
“Birokrasi kami pangkas betul agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan visi Pak Wali Kota, yaitu keren dan nyaman,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPW IPJI Kalimantan Tengah, Pickrol Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud kehadiran insan pers di tengah masyarakat.
“Melalui kegiatan ini kami ingin hadir dan berbagi bersama masyarakat,” ujar Pickrol.
Menurutnya, kontribusi insan pers tidak hanya dilakukan melalui kerja jurnalistik, tetapi juga melalui kolaborasi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi IPJI dan Disdukcapil, transformasi layanan administrasi kependudukan dihadirkan lebih dekat kepada masyarakat. Aktivasi IKD dapat dilakukan dengan menyiapkan telepon pintar berbasis Android atau iOS, KTP elektronik atau NIK, alamat surat elektronik, serta nomor telepon seluler aktif.
Kolaborasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak selalu harus berlangsung di balik meja kantor. Ketika pemerintah dan insan pers bergerak bersama, ruang pelayanan dapat hadir lebih dekat, sementara masyarakat memperoleh akses terhadap layanan yang semakin adaptif dengan perkembangan digital.(red/j)
