Buntok, Habarkalimantantengah.com - Pergantian kepemimpinan di Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, membawa babak baru dalam perjalanan pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan.
M. Rifai resmi dipercaya sebagai Lurah Bangkuang, menggantikan H. Muhammad Iqbal. Pergantian tersebut menjadi bagian dari penataan dan penyegaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang ditandai dengan pelantikan 213 pejabat administrator dan pengawas, Rabu (12/8/2026).
Pelantikan dipimpin langsung Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri. Penataan tersebut dilakukan seiring penyegaran organisasi dan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah.
Bagi Kelurahan Bangkuang, momentum itu bukan sekadar pergantian nama di balik meja jabatan. Ada estafet tanggung jawab, kesinambungan pelayanan, sekaligus harapan agar pemerintahan kelurahan semakin hadir dan dekat dengan masyarakat.
M. Rifai bukan sosok baru bagi lingkungan Kelurahan Bangkuang. Sebelum dipercaya menduduki jabatan lurah, ia menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Kelurahan Bangkuang. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk memahami denyut pelayanan dan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Sementara H. Muhammad Iqbal mendapat amanah baru sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan.
Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang harus dijawab melalui dedikasi dan kinerja.
“Saya mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik hari ini. Jadikan amanah ini sebagai motivasi untuk meningkatkan dedikasi, semangat, dan kinerja dalam melaksanakan tugas,” kata Eddy Raya.
Ia menegaskan, pelantikan tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai pengisian jabatan atau penyegaran organisasi. Lebih jauh, penataan birokrasi merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk membangun aparatur yang adaptif, profesional, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan.
Menurutnya, manajemen aparatur sipil negara saat ini harus berorientasi pada sistem merit, kompetensi, kinerja, integritas, dan manajemen talenta sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Serah terima jabatan Lurah Bangkuang sendiri dijadwalkan dilaksanakan setelah peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Di tengah pergantian tersebut, masyarakat Bangkuang menitipkan harapan. Warga berharap estafet kepemimpinan tidak berhenti pada prosesi pelantikan, tetapi diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan dan semakin kuatnya hubungan pemerintah dengan masyarakat.
Jhon Kenedy, warga Bangkuang yang juga jurnalis di Kalimantan Tengah, menilai pergantian lurah merupakan momentum untuk memperkuat pelayanan publik dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, lurah memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu garda terdepan pemerintah dalam menerima aspirasi, mengidentifikasi persoalan, sekaligus memastikan pelayanan berjalan efektif.
“Kami berharap Pak M. Rifai dapat membawa semangat baru, tanpa mengesampingkan hal-hal baik yang sudah berjalan. Yang paling penting, masyarakat merasa dilayani, didengar, dan dilibatkan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada H. Muhammad Iqbal atas pengabdian selama menjalankan tugas sebagai Lurah Bangkuang.
“Terima kasih kepada Pak Iqbal atas dedikasi dan pengabdiannya untuk Bangkuang. Tentu ada banyak hal yang telah dilakukan selama beliau menjabat. Semoga amanah di tempat tugas yang baru dan tetap memberikan kontribusi terbaik bagi Barito Selatan,” bebernya.
Sementara itu, Sunaji, warga Bangkuang lainnya, berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat komunikasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.
“Harapan kami sederhana, lurah bisa dekat dengan masyarakat, terbuka menerima masukan, dan cepat merespons persoalan yang ada di lingkungan,” tuturnya.
Harapan tersebut menjadi catatan penting bagi kepemimpinan baru. Sebab, ukuran keberhasilan seorang lurah pada akhirnya bukan hanya terlihat dari administrasi pemerintahan, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.(red/j)
