Pelantikan tersebut dipimpin langsung Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri, Rabu (12/8/2026), sekaligus menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah.
Di antara ratusan pejabat yang bergeser, perubahan turut terasa di Kecamatan Karau Kuala. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pergantian pucuk pemerintahan di Kelurahan Bangkuang. H. Muhammad Iqbal, yang sebelumnya menjabat Lurah Bangkuang, kini mendapat amanah baru di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan.
Sementara kursi Lurah Bangkuang dipercayakan kepada M. Rifai, yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Kelurahan Bangkuang.
Perubahan itu menandai babak baru bagi pemerintahan Kelurahan Bangkuang. Bagi pejabat yang bergeser, tantangannya bukan hanya beradaptasi dengan ruang kerja baru, tetapi membuktikan bahwa setiap amanah mampu diterjemahkan menjadi kinerja yang dirasakan masyarakat.
Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri menegaskan, jabatan yang diberikan kepada para pejabat merupakan amanah yang harus dijawab dengan dedikasi dan kinerja.
“Saya mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik hari ini. Jadikan amanah ini sebagai motivasi untuk meningkatkan dedikasi, semangat, dan kinerja dalam melaksanakan tugas,” kata Eddy Raya Samsuri.
Ia menekankan, pelantikan tersebut bukan sekadar agenda administratif untuk mengisi jabatan yang kosong. Lebih jauh, penataan birokrasi merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membangun aparatur yang adaptif, profesional, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan.
“Hal itu mengingat manajemen ASN saat ini berorientasi pada sistem merit, kompetensi, kinerja, integritas, dan manajemen talenta sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN,” ujarnya.
Pesan tersebut menempatkan para pejabat yang baru dilantik pada ekspektasi yang lebih tinggi: jabatan bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menghasilkan pelayanan pemerintahan yang lebih baik.
Camat Karau Kuala Adriansyah mengungkapkan, terdapat lima PNS di lingkungan Kecamatan Karau Kuala yang mengalami mutasi dalam rangkaian penataan tersebut.
H. Muhammad Iqbal, yang sebelumnya menjabat Lurah Bangkuang, kini dipercaya menduduki jabatan Kepala Subbagian Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan.
Adapun posisi Lurah Bangkuang selanjutnya diemban M. Rifai. Sebelumnya, M. Rifai bertugas sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Kelurahan Bangkuang.
Menurut Adriansyah, mutasi merupakan dinamika organisasi yang wajar dalam pembinaan aparatur. Pergeseran tersebut diharapkan mampu menghadirkan energi baru sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Mutasi ini merupakan dinamika alami organisasi dalam rangka pembinaan kepegawaian, penyegaran semangat dan kinerja organisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik,” tutur Adriansyah.
Ia berharap para aparatur yang mendapat penugasan baru tidak melihat mutasi semata-mata sebagai perpindahan tempat kerja. Sebaliknya, setiap posisi baru harus menjadi ruang untuk memperluas pengalaman, meningkatkan kapasitas, sekaligus memperkuat pengabdian.
Selain mutasi, sejumlah aparatur di lingkungan Kecamatan Karau Kuala dan Kelurahan Bangkuang juga memperoleh kesempatan promosi, di antaranya Gunawati, M. Hanafi, dan M. Rifai.
Adriansyah berharap promosi tersebut menjadi suntikan semangat baru untuk meningkatkan kinerja.
“Kami sangat mengharapkan agar mutasi ini memberikan semangat dan pembinaan karier yang lebih baik kepada semua PNS yang menempati pos tugas baru di luar kantor kecamatan dan kelurahan. Demikian juga bagi kawan-kawan yang mendapat kesempatan mutasi promosi satu tingkat di dalam kantor kecamatan maupun Kelurahan Bangkuang, semoga menjadikan semangat yang baru untuk meningkatkan kinerja dan pengabdiannya,” ujarnya.
Kini, setelah ratusan pejabat bergeser, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai. Masyarakat tidak menunggu siapa duduk di kursi mana, melainkan menanti apa yang berubah setelah kursi itu ditempati.
Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan birokrasi bukanlah banyaknya pejabat yang dilantik, tetapi seberapa nyata kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berintegritas.(red/j)
