Palangka Raya, Habarkalimantantengah.com - Krisis antrean bahan bakar minyak (BBM) yang dalam beberapa hari terakhir sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya, perlahan mulai mereda.
Namun di balik mulai terurainya antrean di SPBU, muncul penegasan bahwa persoalan distribusi energi di daerah tidak boleh lagi dipandang sebagai masalah sesaat.
Hal itu disampaikan Aliansi Masyarakat Kalteng Bergerak dalam pernyataan resminya di Palangka Raya, Minggu (10/5/2026). Aliansi menilai membaiknya situasi saat ini tidak terlepas dari kuatnya tekanan publik dan gelombang pemberitaan media yang terus mengawal keresahan masyarakat.
Perwakilan aliansi, Aris, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, media, serta seluruh pihak yang dinilai turut mendorong percepatan penanganan persoalan BBM di Kalteng.
Menurutnya, respons yang akhirnya muncul dari para pemangku kebijakan merupakan cerminan bahwa suara publik memiliki kekuatan besar dalam mendorong perubahan.
“Kami meyakini langkah-langkah penanganan yang dilakukan hari ini tidak lahir begitu saja. Ada tekanan publik yang besar dan ada suara masyarakat yang terus digaungkan melalui pemberitaan media,” ujar Aris didampingi Koordinator Aksi, Afan Safrian.
Aliansi juga memberikan penghormatan khusus kepada insan pers yang dinilai konsisten hadir di tengah masyarakat untuk mendokumentasikan kondisi antrean panjang dan dampak sosial yang ditimbulkan.
Bagi mereka, media tidak sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi juga penghubung antara penderitaan rakyat dengan ruang pengambilan keputusan.
“Tanpa keberanian dan konsistensi rekan-rekan media mengangkat suara masyarakat, bisa jadi penderitaan rakyat hanya menjadi cerita yang hilang di tengah antrean panjang SPBU,” tegasnya.
Meski kondisi mulai berangsur normal, Aliansi Masyarakat Kalteng Bergerak memastikan pengawasan terhadap kebijakan distribusi BBM akan terus dilakukan. Mereka menilai persoalan ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi energi di daerah.
Aris menegaskan, gerakan yang mereka lakukan lahir dari rasa empati terhadap masyarakat kecil yang harus mengorbankan waktu, tenaga, hingga aktivitas ekonomi hanya untuk mendapatkan BBM.
“Kami tidak ingin peristiwa ini kembali terulang. Kami melihat sendiri bagaimana rakyat harus meninggalkan pekerjaan, menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan menahan lelah demi memperoleh hak dasarnya. Karena itu, perjuangan ini belum selesai dan akan terus kami kawal hingga akar persoalannya benar-benar dibenahi,” pungkasnya.(red/j)
