Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan langkah konkret untuk mengonsolidasikan kekuatan pusat dan daerah dalam menghadapi kompleksitas persoalan kehutanan yang kian multidimensi.
“Ini adalah kerja besar lintas sektor. Penertiban kawasan hutan harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat. Tidak bisa parsial,” tegasnya.
Dengan bentang hutan yang luas dan bernilai strategis, Kalteng menghadapi tantangan serius, mulai dari ekspansi ilegal, degradasi ekosistem, hingga konflik pemanfaatan lahan. Dalam konteks ini, Gubernur menilai kehadiran Satgas PKH memperkuat daya tekan kebijakan sekaligus memastikan penegakan aturan berjalan lebih efektif di lapangan.
Ia menekankan, pendekatan kolaboratif menjadi prasyarat mutlak. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, hingga masyarakat harus bergerak dalam satu orkestrasi kebijakan yang sama, yaitu mengakhiri praktik-praktik yang merusak, sekaligus membuka ruang pengelolaan hutan yang produktif dan berkeadilan.
Lebih jauh, Pemprov Kalteng menyatakan keselarasan penuh dengan agenda strategis pemerintah pusat dalam membangun tata kelola kehutanan yang modern dan akuntabel. Tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga transformasi dari eksploitasi menuju pengelolaan berbasis keberlanjutan.
Kunjungan ini sekaligus diharapkan mempercepat lahirnya kebijakan yang lebih komprehensif, mencakup penataan kawasan, kepastian hukum, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai aktor utama pembangunan.
“Sinergi pusat dan daerah harus menghasilkan kebijakan yang presisi, adil, dan berkelanjutan. Dampaknya harus nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Agustiar.
Dengan penguatan koordinasi dan komitmen lintas sektor, Kalteng menatap optimisme baru, yakni menjaga kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia, sekaligus mengakselerasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berimbang. Bumi Tambun Bungai pun didorong menjadi etalase nasional bagi praktik terbaik pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.(jky/red)
