Lonjakan BBM Nonsubsidi Picu Kekhawatiran, Dari Transportasi hingga Harga Pangan

Palangka Raya, Habarkalimantantengah.com - Keputusan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 18 April 2026 menjadi pukulan baru bagi masyarakat dan pelaku usaha. Di Palangka Raya, lonjakan harga ini tidak sekadar angka di papan SPBU, tetapi sinyal awal tekanan berantai terhadap biaya hidup.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada Pertamax Turbo yang melonjak drastis ke Rp19.400 per liter dari sebelumnya sekitar Rp13.100. Sementara itu, Dexlite kini berada di Rp23.600 per liter dan Pertamina Dex menyentuh Rp23.900 per liter, menandai lonjakan signifikan pada sektor BBM beroktan tinggi dan diesel nonsubsidi.

Di balik kebijakan ini, Pertamina mengacu pada mekanisme pasar global. Gejolak harga minyak mentah dunia yang belum stabil, ditambah tensi geopolitik internasional, membuat biaya pengadaan energi meningkat tajam. Penyesuaian harga pun tak terhindarkan.

Namun di lapangan, dampaknya terasa nyata bahkan sebelum efek lanjutan sepenuhnya terjadi. Bagi masyarakat, kenaikan ini menjadi alarm dini terhadap membengkaknya pengeluaran harian.

Rudi Hartono (42), warga setempat, mengaku langsung menghitung ulang anggaran rumah tangganya.

“Ini bukan sekadar naik, tapi melonjak. Semua pasti ikut terdorong, di antaranya biaya kerja, antar anak, sampai belanja harian,” ujarnya.

Di sektor informal, kekhawatiran lebih terasa. Siti Aminah (35), pedagang di Pasar Besar, menyebut kenaikan BBM hampir selalu diikuti lonjakan ongkos distribusi.

“Kalau biaya kirim naik, harga barang juga pasti naik. Ujungnya masyarakat kecil yang paling terpukul,” katanya.

Tekanan serupa menghantam pengemudi transportasi online. Fajar (29) menilai, tanpa penyesuaian tarif, kenaikan BBM justru memangkas penghasilan.

“Pendapatan tidak berubah, tapi biaya bensin naik. Artinya kami yang menanggung selisihnya,” tuturnya.

Meski pemerintah memastikan BBM subsidi tetap bertahan, Pertalite di Rp10.000 per liter dan BioSolar Rp6.800, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sektor transportasi dan logistik tetap rentan terdampak. Apalagi, banyak pelaku usaha mengandalkan BBM nonsubsidi untuk operasional.

Pengamat ekonomi menilai situasi ini berpotensi memicu efek domino inflasi. Kenaikan biaya distribusi akan mendorong harga barang, terutama kebutuhan pokok, sehingga tekanan tidak lagi terbatas pada pengguna BBM, tetapi meluas ke seluruh lapisan masyarakat.
Kini, perhatian tertuju pada langkah pemerintah.

Pengawasan harga, stabilisasi pasokan, hingga intervensi kebijakan dinilai menjadi kunci untuk meredam gejolak.

Di tengah ketidakpastian global, satu hal menjadi jelas, yakni kenaikan BBM nonsubsidi bukan sekadar kebijakan energi, melainkan ujian nyata bagi daya tahan ekonomi masyarakat.(jky/red)