Sejak digagas Dinas PUPR Kalimantan Tengah pada Juli 2025, proyek ini diarahkan untuk memperluas layanan kesehatan ke wilayah timur kota. Namun, opsi membangun dari nol kini dinilai berpotensi menjadi beban fiskal baru di saat pemerintah daerah dituntut lebih cermat mengelola anggaran.
Di tengah polemik itu, muncul gagasan yang lebih “sunyi” tapi menggugah, yaitu mengalihfungsikan kantor Wali Kota menjadi rumah sakit.
Ketua LSM Suara Masyarakat Borneo (SUMBO), Diamon, secara terbuka mempertanyakan arah kebijakan tersebut. Baginya, persoalannya bukan sekadar membangun, melainkan bagaimana memanfaatkan yang sudah ada.
“Kenapa harus mulai dari nol dengan biaya besar, kalau aset yang ada bisa dimaksimalkan? Kantor Wali Kota itu bisa direnovasi dan difungsikan jadi rumah sakit,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Argumen ini sederhana, tetapi menghantam inti persoalan efisiensi. Dengan alih fungsi, biaya dapat ditekan, waktu pembangunan bisa dipangkas, dan layanan kesehatan berpotensi lebih cepat dirasakan masyarakat.
Sebaliknya, pembangunan baru memang menjanjikan desain yang ideal dan sesuai standar layanan modern. Namun, di balik itu tersimpan risiko klasik, yakni anggaran membengkak, proses panjang, dan ketergantungan pada kemampuan fiskal daerah yang tidak selalu stabil.
Perdebatan ini pada akhirnya bukan sekadar soal lokasi rumah sakit. Ia membuka kembali luka lama tata kelola pembangunan daerah: antara kebutuhan riil dan hasrat menghadirkan proyek baru.
Di titik ini, transparansi menjadi kata kunci yang tak bisa ditawar. Publik berhak tahu berapa biaya masing-masing opsi, apa manfaatnya, dan seberapa besar dampaknya dalam jangka panjang.(red/j)
