Aksi ini menjadi titik kulminasi kekecewaan masyarakat atas dugaan pelanggaran kesepakatan status quo, kesepakatan yang semestinya menghentikan seluruh aktivitas di lahan hingga ada keputusan final. Namun di lapangan, aktivitas panen disebut tetap berjalan.
Di tengah bentangan kebun sawit, warga berdiri dengan satu tuntutan, yakni keadilan.
“Kami tidak datang untuk mencari konflik. Kami hanya menghentikan aktivitas yang jelas-jelas melanggar kesepakatan,” ujar perwakilan Gapoktan dengan nada tegas.
Bagi warga, status quo bukan sekadar istilah hukum, melainkan komitmen bersama yang seharusnya dihormati. Karena itu, ketika aktivitas panen tetap berlangsung, kepercayaan pun runtuh.
Zailani, anggota Gapoktan Bagendang Raya, menyebut apa yang terjadi di lapangan sebagai ironi.
“Kami diminta patuh, dan kami patuh. Tapi di sisi lain, aktivitas tetap berjalan. Ini bukan hanya pelanggaran, ini soal keadilan yang dipertaruhkan,” katanya.
“Kalau ini masih sengketa, semua pihak harus menahan diri. Jangan hukum hanya terasa untuk satu pihak,” ucap Zailani.
Meski situasi memanas, Gapoktan menegaskan tetap memilih jalur damai dan hukum. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Kotim segera turun tangan sebelum konflik berubah menjadi benturan terbuka.
Kuasa hukum Gapoktan Bagendang Raya, Suriansyah Halim SH MH, mengungkapkan pihaknya telah melayangkan somasi kepada PT SSB. Namun hingga kini, respons yang diharapkan tak kunjung datang.
“Tidak ada itikad baik yang kami lihat sejauh ini. Jika dibiarkan, kami siap menempuh langkah hukum lanjutan,” tegasnya.
Surat permohonan penyelesaian sengketa juga telah dilayangkan kepada Bupati Kotim sehari sebelumnya. Menurut Suriansyah, konflik ini bukan persoalan baru, bahkan disebut telah menelan korban dan menyisakan trauma di tengah masyarakat.
Kini, selama hampir 10 hari, warga bertahan di lahan sengketa. Mereka menunggu bukan hanya keputusan, tetapi juga keberpihakan negara.
“Kami tidak ingin konflik ini memakan korban lagi. Pemerintah harus hadir, sekarang,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT SSB maupun Pemkab Kotim.(red)
