Menurut Zaini, dukungan terhadap aktivitas keagamaan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari kebijakan pembangunan sosial yang berorientasi jangka panjang. Pemerintah, kata dia, memandang nilai toleransi, solidaritas, dan kebersamaan sebagai modal utama menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat ketahanan sosial di tengah dinamika zaman.
“Di bulan suci Ramadan ini hendaknya menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan dan takwa, memperkuat ukhuwah Islamiyah serta mempererat tali persaudaraan maupun membangun kepedulian,” tegasnya, Senin (23/2/2026).
Ia menambahkan, Ramadan harus dimaknai sebagai ruang konsolidasi moral publik, bukan hanya untuk memperdalam spiritualitas pribadi, tetapi juga meneguhkan kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan lintas latar belakang.
Pemerintah kota, lanjutnya, berkomitmen terus menghadirkan kebijakan yang mendorong kolaborasi antara masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya agar nilai-nilai harmoni sosial tetap terjaga secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut mencerminkan arah kepemimpinan daerah yang menempatkan pembangunan karakter masyarakat sejajar dengan pembangunan infrastruktur, sebuah pendekatan yang kian menjadi standar tata kelola modern di berbagai daerah maju di Indonesia.(red)
