Dalam pengarahan strategisnya, Leonard menegaskan KHBS bukan program seremonial, melainkan mesin pemerataan kesejahteraan yang menuntut kerja lintas sektor, presisi data, dan kesiapan teknis hingga level paling bawah.
“Ini komitmen negara hadir. KHBS harus tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menekankan, KHBS dirancang sebagai sistem pelayanan terpadu, bukan sekadar bantuan yang menyatukan kebijakan, anggaran, dan eksekusi. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menyamakan langkah, menutup celah koordinasi, serta memastikan instrumen pendukung siap sebelum pelaksanaan di lapangan.
“KHBS adalah instrumen pelayanan publik. Kelolanya harus akuntabel, terintegrasi, dan memberi dampak nyata. Tidak ada ruang untuk setengah-setengah,” tegas Leonard.
Lebih jauh, Leonard menginstruksikan penguatan sinergi antarlembaga dan percepatan kesiapan teknis agar implementasi berjalan efektif sejak awal. Targetnya jelas: manfaat KHBS dirasakan langsung oleh masyarakat, dari kota hingga desa.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalteng Herson B Aden, jajaran kepala perangkat daerah terkait, serta secara virtual pemerintah desa dan pemuka agama se-Kalteng, menandai konsolidasi menyeluruh menuju implementasi KHBS yang berdampak.(jky)
