Surat Mutasi ASN ‘Misterius’ Beredar, BKPSDM Bartim Buka Suara

Tamiang Layang, Habarkalimantantengah.com — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Timur (Bartim) membantah keras beredarnya surat pemberitahuan dan permintaan koordinasi mutasi aparatur sekolah yang menyebar luas dalam bentuk PDF di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

BKPSDM memastikan, surat tersebut palsu dan merupakan hoaks, serta sama sekali bukan produk resmi Pemkab Bartim.

Kepala BKPSDM Bartim, Jhon Wahyudi, menegaskan pihaknya tidak pernah menerbitkan maupun mendistribusikan surat sebagaimana yang beredar.

Ia menyebut, pencatutan nama dan jabatannya dalam dokumen tersebut merupakan tindakan menyesatkan dan berpotensi merugikan banyak pihak.

“BKPSDM tidak pernah mengeluarkan surat yang ditujukan langsung kepada individu ASN. Itu sudah menyalahi prinsip tata naskah dinas,” tegas Jhon Wahyudi, Kamis (29/1/2026).

Lebih jauh, Jhon menjelaskan bahwa setiap urusan yang menyangkut koordinasi antarperangkat daerah, khususnya terkait mutasi ASN, harus melalui mekanisme resmi dan ditandatangani minimal oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

“Kalau ada surat mutasi atau koordinasi lintas OPD yang mengatasnamakan Kepala BKPSDM, apalagi dikirim langsung ke individu, bisa dipastikan itu bukan surat resmi,” ujarnya.

BKPSDM menilai, isi, redaksi, hingga format surat yang beredar tidak sesuai dengan standar tata naskah dinas Pemkab Bartim. Dalam surat palsu tersebut, pelaku bahkan mencantumkan nama dan nomor kontak Kepala BKPSDM, seolah-olah bertujuan mempercepat proses verifikasi, validasi, dan kelengkapan administrasi mutasi ASN di sektor pendidikan.

“Ini berbahaya. Selain menyesatkan ASN, juga membuka celah penipuan dengan mengatasnamakan instansi pemerintah,” katanya.

Atas kejadian tersebut, BKPSDM Bartim mengimbau seluruh ASN dan masyarakat untuk tidak menanggapi atau menindaklanjuti surat tersebut, serta diminta segera melakukan klarifikasi jika menerima informasi serupa.

“Jangan mudah percaya. Pastikan setiap informasi kepegawaian dicek melalui kanal resmi atau langsung ke BKPSDM agar tidak terjadi penyalahgunaan,” pungkasnya.(boy/red)