Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawasan Pemilu bersama mitra kerja yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Bartim, Rabu (10/9/2025).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (10–11 September) ini dibuka langsung oleh Iwan Kurniawan. Hadir mewakili Bupati Bartim, Asisten I Setda, Ari Panan P Lelu, Anggota Bawaslu Provinsi Kalteng, Nurhalina, Ketua Bawaslu Bartim, Feryanto Marthen beserta jajaran, serta peserta dari berbagai organisasi masyarakat dan undangan lainnya.
Iwan Kurniawan menjelaskan bahwa kehadirannya membawa program dari Komisi II DPR RI dengan melibatkan Bawaslu untuk memperkuat lembaga pengawasan pemilu di daerah.
“Program ini dijalankan se-Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah. Kehadiran kami juga untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menghadapi pemilu mendatang,” ungkapnya.
Ia menegaskan, masukan dari masyarakat akan diperjuangkan di Senayan demi mewujudkan pemilu yang bermartabat. Politisi Partai Gerindra tersebut juga berharap Bawaslu semakin berkembang sebagai lembaga independen dengan peningkatan kinerja, baik dari sisi anggaran, legislasi, maupun pengawasan.
“Kita harapkan Bawaslu terus meningkatkan kinerjanya. Evaluasi Pilkada kemarin saya nilai luar biasa, terbukti tanpa adanya pengaduan ke DKPP. Itu bukti kerja keras dan kerja ikhlas mereka dapat diterima masyarakat,” jelas Iwan.
Ia juga mengajak organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Bartim untuk bermitra dengan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu 2029.
Sementara itu, Feryanto Marthen, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kerja sama dengan DPR RI untuk memperkuat kapasitas pengawas pemilu.
“Seluruh penyelenggara, khususnya pengawas, harus memiliki pengetahuan dan kapasitas yang baik agar pemilu berjalan optimal,” ujarnya.
Feryanto menyampaikan terima kasih atas kehadiran sekaligus kesediaan H Iwan Kurniawan menjadi narasumber utama dalam kegiatan tersebut.
Ia berharap peserta dapat menyerap poin-poin penting diskusi dan menyebarkannya kepada masyarakat demi terwujudnya pengawasan pemilu yang lebih efektif.(red)
