Pesan reflektif itu disampaikan Suriansyah Halim, S.H., S.E., M.H., CLA., CLI., CPL., QPCL, Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Tengah sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum Penegak Hukum Rakyat Indonesia (LBH PHRI) Kalimantan Tengah.
Bukan sekadar rangkaian kata, pesan tersebut menggambarkan pentingnya menjaga hukum agar tetap berada pada koridor keadilan dan tidak kehilangan independensinya ketika berhadapan dengan berbagai kepentingan.
Suriansyah menegaskan bahwa kehormatan hukum justru lahir ketika aturan diterapkan tanpa pilih kasih. Hukum juga diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah serta menjadi instrumen koreksi ketika terdapat kekuasaan yang dinilai melampaui batas kewenangannya.
“Hukum memperoleh kehormatan ketika diterapkan tanpa pilih kasih, melindungi yang lemah, dan berani mengoreksi kekuasaan yang melampaui batas,” ujarnya, Senin (28/9/2026).
Pesan itu menempatkan keadilan bukan semata-mata sebagai hasil akhir dari sebuah proses hukum, melainkan sebagai prinsip yang seharusnya menyertai setiap tahapan penegakan hukum.
Dalam perspektif tersebut, hukum memiliki dua wajah yang sama pentingnya. Di satu sisi, ia menjaga ketertiban melalui aturan. Di sisi lain, hukum dituntut memastikan bahwa kekuasaan, kewenangan, dan kepentingan tidak berjalan tanpa batas.
Karena itu, keberanian hukum untuk tetap berpijak pada prinsip menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik. Ketika hukum diterapkan secara konsisten dan tidak membeda-bedakan, kewibawaannya tumbuh bukan karena kekuatan yang melekat pada institusi, melainkan karena keadilan yang dirasakan masyarakat.(red/j)
