Presiden Prabowo tiba di Bandara Tjilik Riwut menggunakan pesawat kepresidenan setelah sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. Setibanya di Palangka Raya, Presiden langsung memimpin rapat bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bandara Tjilik Riwut.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Sekretaris Kabinet RI Teddy Indra Wijaya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo serta sejumlah menteri.
Rapat tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi untuk melihat perkembangan penanganan karhutla di lapangan, termasuk memetakan kebutuhan tambahan agar operasi pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalimantan Tengah Ahmad Thoyib dan sejumlah kepala OPD terkait, menyampaikan laporan langsung kepada Presiden.
Dalam laporan tersebut, Ahmad Thoyib menyampaikan bahwa sepanjang periode 1 Januari hingga 22 Agustus 2026, tercatat sebanyak 19.992 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Tengah.
Pada periode yang sama, tercatat 1.639 kejadian karhutla, dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektare.
Sementara itu, berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 7.634,46 hektare. Angka tersebut menempatkan Kalteng pada posisi kesembilan secara nasional.
Kondisi tersebut turut direspons dengan langkah kesiapsiagaan di tingkat daerah. Sebanyak 13 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.
Tak hanya mengandalkan peralatan, kekuatan personel juga menjadi salah satu penopang utama operasi pengendalian karhutla. Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah saat ini melibatkan sekitar 10.700 personel yang berasal dari berbagai unsur.
Mereka terdiri atas BPBD, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta berbagai potensi masyarakat lainnya.
Di hadapan Presiden, Pemprov Kalimantan Tengah juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat penanganan karhutla. Dukungan tersebut antara lain berupa supervisi langsung dari sejumlah kementerian dan lembaga, hingga bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung operasi pemadaman.
Namun, di tengah masifnya upaya pemadaman, kebutuhan terhadap tambahan armada masih menjadi salah satu persoalan yang perlu segera diperkuat.
Melalui rapat tersebut, Presiden Prabowo secara langsung menggali kebutuhan di lapangan yang dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengendalian karhutla.
Pemprov Kalimantan Tengah menyampaikan sejumlah kebutuhan tambahan, terutama helikopter waterbombing dan pompa air untuk memperkuat operasi pemadaman, baik melalui udara maupun dari darat.
Kebutuhan tersebut langsung mendapat perhatian Presiden. Presiden Prabowo mengambil langkah tindak lanjut dan memastikan kebutuhan personel maupun peralatan yang diperlukan di lapangan dapat segera dipenuhi.
Langkah itu diharapkan mampu mempercepat pengendalian karhutla sekaligus memperkuat respons pemerintah dalam menghadapi ancaman kebakaran yang masih membayangi sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Kehadiran langsung Presiden di tengah situasi karhutla tersebut sekaligus menegaskan bahwa penanganan bencana ekologis ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, aparat, petugas lapangan, hingga masyarakat.
Dengan dukungan personel, peralatan dan koordinasi lintas sektor yang semakin diperkuat, upaya memadamkan api dan mencegah meluasnya karhutla di Kalteng diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur dan berkelanjutan.(red/j)
