Pertemuan yang dihadiri Ketua Umum DPP IPJI Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, M.T., Sekretaris Jenderal Andi Muhammad Nirwansyah, dan Bendahara Umum Christy Andrini itu menjadi momentum penting dalam membangun kemitraan strategis untuk mendukung perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta pemberantasan peredaran gelap narkotika lintas negara.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran DPP IPJI secara resmi mengajukan permohonan kepada Dr. Ronny F. Sompie untuk bergabung sebagai Dewan Pembina. Permohonan itu disambut positif dengan pernyataan kesediaan Ronny Sompie menjadi bagian dari organisasi profesi yang menaungi penulis dan jurnalis tersebut.
Ketua Umum DPP IPJI, Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, M.T., menilai bergabungnya Ronny Sompie menjadi energi baru bagi organisasi dalam memperkuat kapasitas insan pers sekaligus memperluas kontribusi IPJI terhadap pembangunan bangsa.
"Kami menyampaikan apresiasi atas kesediaan Dr. Ronny F. Sompie menjadi Dewan Pembina DPP IPJI. Pengalaman beliau di bidang kepolisian, keimigrasian, dan perlindungan pekerja migran akan menjadi modal besar bagi IPJI dalam meningkatkan kualitas jurnalis sekaligus memperkuat edukasi publik," ujar Kun Wardana.
Ia mengatakan, kehadiran Ronny Sompie di jajaran pembina bukan sekadar memperkuat struktur organisasi, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara insan pers, pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan strategis nasional.
Sekretaris Jenderal DPP IPJI, Andi Muhammad Nirwansyah, menambahkan bahwa kejahatan transnasional seperti TPPO dan jaringan narkotika internasional tidak bisa dihadapi secara parsial.
Menurutnya, media memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif sehingga mampu meningkatkan literasi serta kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus kejahatan lintas negara.
Sementara itu, Bendahara Umum DPP IPJI, Christy Andrini, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor merupakan fondasi utama dalam membangun kesadaran publik sekaligus memperkuat upaya pencegahan terhadap perdagangan orang dan penyalahgunaan narkotika.
Selain membahas penguatan organisasi, pertemuan tersebut juga menghasilkan komitmen untuk memperluas kolaborasi dengan kementerian, lembaga negara, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat dalam mengedukasi publik mengenai perlindungan PMI, pencegahan TPPO, dan pemberantasan narkotika.
Sebagai tindak lanjut, DPP IPJI bersama Dr. Ronny F. Sompie berencana menggelar program sosialisasi nasional di berbagai provinsi. Kegiatan ini akan melibatkan insan pers, akademisi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi pekerja migran, hingga masyarakat sebagai bagian dari gerakan bersama membangun kesadaran publik terhadap bahaya perdagangan orang dan kejahatan lintas negara.
Dalam kesempatan itu, Dr. Ronny F. Sompie menegaskan bahwa keberhasilan mencegah TPPO tidak dapat mengandalkan satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk media massa.
"Pers memiliki kekuatan besar dalam membangun opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Informasi yang akurat, faktual, dan edukatif akan menjadi benteng awal agar masyarakat tidak mudah menjadi korban sindikat perdagangan orang maupun jaringan narkotika internasional," tegasnya.
Rekam jejak Ronny Sompie dinilai menjadi nilai tambah bagi IPJI. Selama mengabdi di Kepolisian Republik Indonesia, ia pernah menjabat sebagai Karowassidik Bareskrim Polri, Kadiv Humas Polri, Direktur Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara, Karo Ops Polda Metro Jaya, hingga Kapolda Bali.
Kariernya berlanjut saat dipercaya Presiden Republik Indonesia menjadi Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI periode 2015–2020. Pada masa kepemimpinannya, ia mendorong modernisasi layanan keimigrasian, memperkuat pengawasan orang asing, meningkatkan kerja sama internasional, serta memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pencegahan TPPO dan penyelundupan manusia.
