Sorotan itu disampaikan Akademisi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Administrasi dan Komunikasi (FISIP-ADKOM) Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), Srie Rosmilawati.
Menurutnya, keberadaan tiga wartawan Indonesia dalam misi tersebut, yakni Bambang Noroyono, Thoudy Badai, dan Andre Prasetyo Nugroho, merupakan simbol penting hadirnya pers sebagai mata dan nurani publik internasional di tengah tragedi kemanusiaan.
“Jurnalis hadir bukan untuk berpihak pada konflik, melainkan membawa kenyataan kepada dunia. Ketika wartawan dihambat, diintimidasi, bahkan ditahan saat menjalankan tugas jurnalistik, maka yang terancam bukan hanya keselamatan mereka, tetapi juga hak masyarakat global untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi,” ujar Srie, Kamis (21/5/2026).
Mantan Komisioner KPID Kalimantan Tengah itu menilai, tindakan terhadap misi sipil dan media dapat menimbulkan dampak serius terhadap citra demokrasi dan keterbukaan informasi suatu negara di mata dunia internasional.
Menurutnya, di era komunikasi global yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama, pembatasan terhadap kerja jurnalistik justru akan melahirkan krisis kepercayaan publik internasional.
“Semakin ruang informasi dibatasi, semakin besar pertanyaan publik dunia terhadap realitas yang disembunyikan di wilayah konflik,” tegasnya.
Srie memandang Global Sumud Flotilla 2.0 bukan hanya perjalanan kemanusiaan biasa, melainkan simbol solidaritas lintas negara terhadap penderitaan warga sipil di Gaza. Kehadiran relawan dan wartawan dari berbagai negara disebut membawa pesan moral bahwa dunia belum menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi.
“Ketika misi kemanusiaan dihadang secara represif, pesan yang muncul di ruang publik internasional adalah adanya penolakan terhadap akses kemanusiaan dan keterbukaan informasi,” katanya.
Ia pun mendorong Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI agar terus mengintensifkan langkah diplomatik demi memastikan keselamatan tiga wartawan Indonesia tersebut. Selain itu, komunitas pers internasional juga diharapkan bersatu memperkuat perlindungan terhadap jurnalis di wilayah konflik sesuai prinsip universal kebebasan pers.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa jurnalisme kemanusiaan memiliki peran penting menjaga nurani dunia. Tanpa keberanian wartawan hadir di tengah konflik, banyak tragedi kemanusiaan mungkin akan berlalu tanpa pernah diketahui publik internasional,” ungkapnya.
Lebih jauh, Srie menekankan pentingnya membangun peace communication atau komunikasi perdamaian sebagai jalan utama meredam konflik berkepanjangan.
“Komunikasi perdamaian mengedepankan empati, dialog, dan penyelesaian melalui diplomasi, bukan kekerasan. Media internasional juga harus diberi ruang independen agar informasi yang diterima publik dunia tetap utuh, objektif, dan tidak bias,” jelasnya.
Sebagai akademisi sekaligus pemilik salah satu media online di Kalteng, Srie berharap pemerintah Indonesia bersama komunitas internasional terus memperkuat diplomasi kemanusiaan, membuka jalur bantuan ke Gaza secara aman, serta memastikan perlindungan internasional terhadap wartawan dan relawan kemanusiaan di wilayah konflik.
“Harapan terbesar tentu keselamatan tiga wartawan Indonesia, sekaligus terciptanya situasi yang lebih aman dan manusiawi bagi masyarakat sipil di Gaza dan kawasan sekitarnya,” pungkasnya.(red/j)
