Di lapangan, realitas justru memperlihatkan kondisi berbeda. Antrean kendaraan roda dua maupun roda empat tampak mengular sejak pagi hingga malam hari di sejumlah SPBU. Warga bahkan harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan Pertalite maupun Pertamax.
Fenomena tersebut kini memantik sorotan terhadap tata kelola distribusi dan pengawasan penyaluran BBM yang dinilai belum sepenuhnya berjalan efektif.
“Kalau memang kuotanya normal, kenapa antrean hampir setiap hari tetap panjang. Masyarakat tentu bertanya-tanya,” ujar Sugian, warga Palangka Raya, Kamis (7/5/2026).
Kondisi itu memunculkan dugaan di tengah masyarakat bahwa persoalan utama bukan semata pada ketersediaan kuota, melainkan pada mekanisme distribusi serta pola penyaluran BBM di tingkat lapangan. Kekhawatiran akan kelangkaan pasokan juga disebut memicu meningkatnya pembelian secara bersamaan atau panic buying.
Menurutnya, situasi tersebut menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi maupun pengawasan penyaluran BBM di Palangka Raya.
“Jika kuota benar-benar normal, semestinya antrean tidak terjadi hampir setiap hari. Ini menunjukkan ada persoalan yang harus segera dibenahi, baik dalam distribusi maupun pengawasan di lapangan,” tegas Diamon.
Ia menyebut sejumlah faktor berpotensi menjadi pemicu terjadinya antrean berkepanjangan, mulai dari keterlambatan distribusi, lonjakan konsumsi masyarakat, panic buying, hingga dugaan pembelian dalam jumlah besar oleh oknum tertentu.
Selain itu, ketidaksinkronan jadwal distribusi ke masing-masing SPBU juga dinilai berpotensi menyebabkan penumpukan antrean pada titik tertentu.
Di sisi lain, PT Pertamina sebelumnya memastikan stok BBM subsidi maupun nonsubsidi untuk wilayah Palangka Raya masih tersedia dan distribusi tetap berjalan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, pernyataan tersebut dinilai belum cukup meredakan keresahan warga yang setiap hari harus menghadapi antrean panjang di SPBU. Publik kini menuntut keterbukaan informasi terkait kondisi distribusi dan pasokan BBM agar tidak memunculkan spekulasi liar maupun kepanikan di tengah masyarakat.
“Kami hanya ingin pasokan lancar dan antrean tidak separah sekarang. Pemerintah harus hadir dan jangan hanya menjadi penonton,” ujarnya.
SUMBO juga mendesak Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Provinsi Kalteng, serta aparat kepolisian untuk turun langsung melakukan pengawasan di SPBU.
Langkah itu dinilai penting guna memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah potensi penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa langkah penanganan yang konkret dan terukur, masyarakat khawatir dampaknya akan semakin meluas terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Pelaku usaha kecil, pengemudi transportasi, hingga pekerja harian disebut menjadi kelompok paling rentan terdampak akibat terganggunya akses terhadap BBM.
Di tengah meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat, publik berharap pemerintah dan pihak terkait tidak hanya memberikan pernyataan normatif, tetapi juga menghadirkan solusi nyata untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar, merata, dan tepat sasaran.(red/j)
