Buntok, Habarkalimantantengah.com - Di tengah meningkatnya ancaman pencemaran sungai dan persoalan sampah di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Pemerintah Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan mulai mendorong sebuah agenda besar, yaitu mengubah sampah dari sumber masalah menjadi instrumen pembangunan lingkungan dan ekonomi masyarakat.
Gagasan itu mengemuka dalam Podcast dan Talkshow Perangkat Daerah Bicara yang disiarkan langsung Radio Batuah 103.2 FM, Selasa (12/5/2026), menghadirkan Camat Karau Kuala, Adriansyah, didampingi Lurah Bangkuang, H Muhammad Iqbal, sebagai narasumber.
Dipandu Co Host Sri Wahyuni, forum dialog publik tersebut mengangkat tema “Kolaborasi Pengelolaan Sampah untuk Lestarinya Lingkungan Hidup dan Potensi Ekonomi Sumber Daya Perikanan.” Sebuah isu yang kini menjadi perhatian serius di wilayah bantaran sungai yang rentan banjir, sedimentasi, dan pencemaran akibat limbah domestik maupun sampah plastik.
Dalam pemaparannya, Adriansyah menegaskan bahwa pendekatan lama dalam pengelolaan sampah tidak lagi relevan diterapkan di kawasan DAS Barito.
Model konvensional “kumpul-angkut-buang” dinilai gagal menjawab kompleksitas persoalan ekologis di wilayah yang secara geografis kerap tergenang dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap keberlanjutan ekosistem sungai.
Menurutnya, penanganan sampah harus dibangun melalui pendekatan berbasis karakteristik wilayah, dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perubahan perilaku lingkungan.
“Wilayah DAS Barito membutuhkan pola pengelolaan yang adaptif. Persoalan sampah tidak bisa lagi dipandang sebatas urusan kebersihan, tetapi menyangkut kualitas lingkungan, ketahanan sumber daya perikanan, hingga keberlangsungan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti ancaman serius sampah anorganik, khususnya plastik, terhadap kualitas air dan keseimbangan ekosistem sungai yang selama ini menjadi penopang kehidupan warga.
Karena itu, Pemerintah Kecamatan Karau Kuala mulai mendorong optimalisasi pemilahan sampah rumah tangga, pengendalian sampah plastik, serta penguatan partisipasi publik melalui skema pengelolaan berbasis masyarakat.
Di tingkat implementasi, pemerintah menyiapkan strategi bertahap yang tidak hanya berorientasi pada penanganan teknis, tetapi juga transformasi budaya lingkungan masyarakat.
Untuk jangka pendek, penguatan bank sampah, pemanfaatan biopori, dan penggunaan komposter rumah tangga menjadi instrumen awal membangun kesadaran kolektif dari level komunitas.
Sementara dalam agenda jangka panjang, Karau Kuala menargetkan pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) serta TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di ibu kota kecamatan maupun kawasan kluster desa sebagai fondasi sistem pengelolaan sampah modern berbasis kawasan.
Tak hanya menitikberatkan pada aspek ekologis, Adriansyah juga menekankan besarnya peluang ekonomi dari tata kelola sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Menurutnya, paradigma lama yang memandang sampah sebagai residu tak bernilai harus segera ditinggalkan. Sebaliknya, sampah perlu diposisikan sebagai sumber daya ekonomi baru yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
“Jika dikelola secara tepat, sampah dapat menjadi sumber penghasilan, membuka ruang usaha baru, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat lokal,” katanya.
Langkah yang mulai dibangun Karau Kuala itu dinilai menjadi sinyal penting bahwa isu lingkungan kini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan telah menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem sungai secara menyeluruh.
Di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya tekanan lingkungan di kawasan DAS Barito, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dinilai menjadi kunci agar pengelolaan sampah tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjelma menjadi gerakan pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.(red/j)
