Mewakili Pemerintah Provinsi, Staf Ahli Gubernur Kalteng, Darliansjah menegaskan, kehadiran LBH Antang Damang bukan sekadar pelengkap kelembagaan, melainkan bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.
Ia mengapresiasi inisiatif Pusat Kerohanian Hindu Indonesia Kalteng dalam membentuk lembaga tersebut. Menurutnya, nama “Antang Damang” mengandung makna filosofis yang kuat sebagai simbol keberanian, perlindungan, dan kearifan dalam menegakkan hukum di Bumi Tambun Bungai.
“Ini bukan hanya nama, tetapi representasi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam kerja nyata,” tegasnya.
Darliansjah menyoroti masih adanya kesenjangan akses terhadap bantuan hukum di tengah masyarakat. Ia menilai, banyak warga yang belum mampu memperoleh pendampingan hukum secara layak, sehingga keberadaan LBH menjadi sangat krusial.
“LBH Antang Damang harus tampil sebagai garda terdepan, menjadi jembatan keadilan yang profesional, berintegritas, dan benar-benar hadir untuk masyarakat,” ujarnya.
Kepada para pengurus yang baru dilantik, ia berpesan agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan integritas tinggi. Ia juga mendorong kolaborasi aktif antara LBH, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum demi menciptakan sistem hukum yang adil dan kondusif.
Sementara itu, Direktur LBH Antang Damang, I Wayan Bagiarta menegaskan komitmen lembaganya untuk bekerja secara profesional dan menjaga kepercayaan publik. Ia menyebut, LBH Antang Damang berada di bawah naungan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan, namun tetap berlandaskan pada hukum nasional.
“Kami hadir sebagai bentuk pengabdian. Fokus kami jelas: membantu masyarakat, terutama yang kurang mampu, agar mendapatkan keadilan yang semestinya,” ungkapnya.
Ia juga mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam dunia bantuan hukum, yang menurutnya membutuhkan dedikasi, disiplin, dan keikhlasan tinggi.
Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Umum Dewan Koordinator Nasional Pusat Koordinasi Hindu Indonesia Ida Bagus Ketut Susena dan Ketua Umum Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Walter S Penyang, serta unsur Forkopimda dan pimpinan lembaga keagamaan Hindu se-Kalteng.(jky/red)
