Dalam pernyataan resminya, Ketua Aliansi, Muhammad Ridho, menegaskan bahwa pihaknya memberikan batas waktu tegas selama 3x24 jam kepada kepolisian guna membuktikan keseriusan dalam menangani perkara tersebut.
Ultimatum ini, menurutnya, bukan sekadar tekanan, melainkan wujud nyata kontrol sosial dari generasi muda terhadap jalannya penegakan hukum.
“Ini bukan hanya soal satu kasus, tetapi tentang kredibilitas penegakan hukum di daerah. Publik berhak melihat bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi,” ujar Ridho, Jumat (10/4/2026).
Ia menyoroti bahwa lambannya penanganan kasus-kasus yang melibatkan elite kerap memicu krisis kepercayaan masyarakat. Karena itu, transparansi dan kecepatan menjadi dua indikator utama yang ditunggu publik saat ini.
“Kami tidak ingin hukum kembali dipersepsikan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika dugaan gratifikasi itu benar adanya, maka wajib diusut hingga ke akar-akarnya, siapa pun yang terlibat,” tegasnya.
Aliansi Pemuda Kalteng juga mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam setiap tahapan proses penyelidikan.
Menurut mereka, transparansi bukan hanya soal prosedur, tetapi menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah berkembangnya spekulasi liar di tengah masyarakat.
Lebih jauh, Ridho menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari komitmen moral pemuda dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas di Kalteng, terutama di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Jika dalam tenggat waktu yang kami berikan tidak ada perkembangan signifikan, kami siap mengeskalasi gerakan ini dengan aksi yang lebih besar dan terorganisir,” ujarnya.
Di tengah dinamika tersebut, Aliansi Pemuda Kalteng turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap berperan aktif dalam mengawasi jalannya proses hukum secara kritis namun tetap menjaga kondusivitas daerah.
“Pengawalan publik penting, tetapi stabilitas daerah juga harus dijaga. Ini adalah tanggung jawab bersama,” pungkas Ridho.(jky/red)
