Data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik) menunjukkan, APBD Kalteng yang pada 2025 mencapai Rp 8,3 triliun, kini menyusut drastis menjadi sekitar Rp 5,4 triliun di tahun 2026. Penurunan signifikan ini secara otomatis mempersempit ruang fiskal daerah dan menuntut kebijakan anggaran yang lebih disiplin, selektif, serta terukur.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S Ampung, menegaskan bahwa kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah menerapkan efisiensi secara ketat, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Hal itu ia sampaikan usai mengikuti kegiatan di Kantor Perwakilan BPK RI di Palangka Raya, Senin (12/1/2026).
“Pembangunan harus benar-benar bertumpu pada prioritas. Belanja-belanja yang tidak berdampak langsung harus dipilah dan dikurangi. Yang kita dorong adalah belanja yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Leonard.
Menurutnya, agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap bergerak, Pemprov Kalteng menerapkan kebijakan penghematan sekaligus penajaman skala prioritas. Fokus anggaran diarahkan pada sektor wajib dan strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penting yang menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat.
“Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaboratif, kami ingin memastikan layanan publik tetap terjaga meskipun fiskal terbatas,” ujarnya.
Leonard mengungkapkan, penurunan APBD berdampak langsung pada tiga aspek utama, salah satunya adalah penyesuaian program pembangunan. Belanja rutin dan kegiatan nonprioritas terpaksa ditekan, sementara anggaran difokuskan pada strategi pelayanan publik dan proyek-proyek krusial.
“Otomatis belanja yang tidak prioritas dikurangi. Fokus kita pada sektor-sektor strategis,” jelasnya.
Pada 2026, arah pembangunan Kalteng dipusatkan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah daerah juga berupaya menutup celah fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo menegaskan bahwa Pemprov Kalteng telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam menghadapi tekanan APBD 2026.
“Langkah pertama adalah efisiensi, terutama pada perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana kantor,” kata Edy.
Tak hanya itu, Edy juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng untuk lebih kreatif menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, di antaranya melalui optimalisasi pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
“Sektor swasta harus terus dihidupkan, kemudahan usaha perlu didorong, dan kinerja BUMD harus diperkuat agar ketahanan fiskal daerah tetap terjaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Edy menekankan pentingnya sinergi dengan program prioritas pemerintah pusat.
Menurutnya, optimalisasi program nasional di daerah menjadi kunci untuk menjaga laju pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
“Inovasi peningkatan PAD harus dilakukan. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran sangat penting, karena belanja pemerintah adalah penggerak utama perekonomian daerah,” pungkasnya.(mtd/red)
