Kalteng Dihadapkan Tantangan Berat Menuju Pertumbuhan Ekonomi 7,3 Persen

Palangka Raya, Habarkalimantantengah.com – Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S Ampung, mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ekonomi daerah akan semakin berat di tahun-tahun mendatang.

Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 5,60 persen pada 2025, naik menjadi 6,03 persen pada 2026, dan 7,3 persen pada 2029, sebagai bagian dari upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Hal itu ditegaskan Leo saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Aula Bapperida Kalteng, Selasa (14/10/2025).

Menurut Leo, kapasitas fiskal daerah kini melemah akibat menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) dengan dalih efisiensi. Namun faktanya, kata dia, efisiensi hanya diterapkan di daerah, sementara anggaran justru banyak bergeser ke pusat.

“Daerah diminta efisien, tapi tetap harus memenuhi target pembangunan. Ini jadi beban ganda bagi pemerintah daerah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan antarwilayah akibat perbedaan basis pajak. TKD, lanjutnya, seharusnya menjadi instrumen pemerataan ekonomi agar pembangunan tidak terpusat di daerah tertentu.

Lebih jauh, Leo menekankan posisi strategis Kalteng sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional, yang menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Tantangan utamanya, menurut dia, adalah meningkatkan produksi tanpa mengorbankan kawasan hutan, apalagi revisi RTRWP Kalteng hingga kini belum mendapat lampu hijau.

“Kita dihadapkan pada dilema antara mendorong sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan, atau menjaga komitmen lingkungan menuju FOLU Net Sink 2030 dan Net Zero Emission 2060,” ujarnya.

Dalam konteks industrialisasi, Leo menyebut UMKM harus menjadi batu loncatan, bukan tumpuan akhir ekonomi. Ia menilai hilirisasi dan pengembangan sektor manufaktur penting untuk menciptakan nilai tambah sekaligus memperluas lapangan kerja.

Menutup arahannya, Leo mengajak seluruh kepala daerah untuk mengoptimalkan potensi fiskal dan APBD yang mencapai sekitar Rp33,9 triliun.

“Modal ini harus dikelola secara disiplin, sinergis, dan inovatif agar benar-benar menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(jky)

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال