Hal ini ditegaskan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bartim, Misnohartaku, dalam arahannya yang disampaikan oleh Asisten III Setda Bartim, Edius Uhing, pada Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Tahun 2025 di Tamiang Layang, Senin (13/10/2025).
Misnohartaku menekankan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK, melalui sinergi antara pemerintah daerah, Kemendagri, dan BPKP lewat program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
“Sinergi lintas sektor ini bukan formalitas, tapi langkah nyata memperkuat komitmen kepala daerah, ASN, dan legislatif untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, rapat tersebut juga menindaklanjuti surat resmi KPK Nomor B/6396/KSP.00/70-74/10/2025 tanggal 8 Oktober 2025, yang menginstruksikan pemerintah daerah segera melengkapi dokumen Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCSP 2025 sebelum 30 November 2025, serta menuntaskan tindak lanjut Rencana Aksi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 paling lambat 31 Oktober 2025.
Berdasarkan data Inspektorat Bartim dan laman jaga.id, Kabupaten Bartim saat ini berada di peringkat empat se-Kalimantan Tengah dengan capaian nilai 53,6 persen. Meski termasuk salah satu daerah terbaik, Misnohartaku menegaskan agar setiap perangkat daerah tidak terlena.
“Sisa waktu satu setengah bulan ini krusial. Segera lengkapi dokumen yang belum terpenuhi. Jangan sampai penilaian kita turun karena lalai administrasi,” ujarnya mengingatkan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak boleh berhenti di tataran laporan semata.
“Yang utama bukan sekadar dokumen, tapi perilaku integritas dan sistem pemerintahan yang benar-benar bersih di setiap lini birokrasi,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Asisten III Setda, Inspektur Kabupaten Bartim, serta para kepala perangkat daerah pengampu delapan area intervensi MCSP KPK.(boy)
