Ia menegaskan, eksekutif harus agresif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menopang pembangunan dan pelayanan publik.
Diketahui, alokasi dana transfer dari pemerintah pusat tahun depan turun sekitar Rp380 miliar, dari Rp1,3 triliun pada 2025 menjadi hanya sekitar Rp900 miliar. Pemangkasan ini dinilai akan berdampak serius terhadap sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan daerah.
“Penurunan ini besar dan sebagian besar terserap untuk belanja pegawai serta tunjangan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bisa melambat,” ujar Widid usai rapat kerja bersama tim eksekutif di kantor DPRD Bartim, Jumat (17/10/2025).
Politisi muda dari Partai Gerindra ini mendorong agar Pemkab memaksimalkan potensi PAD melalui kontribusi pihak ketiga, khususnya perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di Bartim.
“Jangan hanya bergantung pada dana pusat. Banyak perusahaan di daerah ini yang seharusnya berkontribusi melalui DBH dan CSR,” tegasnya.
Widid juga menyoroti belum adanya Peraturan Bupati (Perbub) sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) tahun 2022 tentang pengelolaan kontribusi perusahaan. Menurutnya, tanpa Perbub, DPRD kesulitan menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan yang lalai memenuhi kewajibannya.
“Perda sudah ada sejak 2022, tapi Perbub belum dibuat. Padahal ini penting agar pemerintah bisa menindaklanjuti dan memastikan tanggung jawab perusahaan berjalan,” katanya.
Ia mendesak agar Pemkab segera mengundang seluruh pimpinan perusahaan untuk membahas kontribusi nyata mereka terhadap pembangunan daerah.
“Lebih cepat lebih baik. Panggil semua pimpinan perusahaan supaya jelas berapa kontribusinya untuk daerah,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Widid mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja efisien namun tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Gunakan anggaran seefektif mungkin, tapi jangan sampai efisiensi mengorbankan kebutuhan rakyat,” pungkasnya.(boy)
