Dalam rapat kerja bersama tim eksekutif yang dihadiri Sekda, Pj Sekda, Kepala Dinas PUPR, Ketua Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, dan Ketua DPRD Bartim, Kariato mengungkapkan bahwa alokasi dana transfer 2026 turun sekitar Rp380 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,3 triliun. Dengan demikian, APBD Bartim tahun depan diperkirakan hanya sekitar Rp900 miliar.
“Memang dana kita menurun cukup besar, dan sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, tunjangan, dan TPP. Namun itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak ada pembangunan,” tegas politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, Jumat (17/10/2025).
Kariato meminta pemerintah daerah menyisir ulang kegiatan yang tidak prioritas dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap OPD. Ia menyoroti kegiatan seperti perjalanan dinas dan seminar berulang yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya ingin nanti saat pembahasan RKA, kegiatan yang tidak bermanfaat kita coret. Dana di luar belanja rutin harus difokuskan pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” ujarnya.
Ia juga menyoroti proyek Jembatan Hayaping yang sebelumnya telah masuk DPA dan e-katalog, namun belum terlaksana. Proyek tersebut, kata Kariato, harus direalisasikan pada 2026 menggunakan dana SILPA yang masih tersedia.
“Kalau tahun 2025 tidak sempat dilaksanakan, tahun 2026 harus jalan. Masyarakat menunggu hasil nyata pembangunan, bukan alasan,” tegasnya.
Menurutnya, arah pembangunan daerah harus berpijak pada kebutuhan masyarakat, bukan keinginan OPD.
“Semua tergantung pada komitmen kepala daerah dan tim anggaran. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan untuk membangun,” pungkas Kariato.(boy)
