Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Bartim, dr Jimy WS Hutagalung, MMKes.
Jimy menegaskan bahwa sanitasi merupakan indikator penting kemajuan daerah sekaligus isu strategis nasional.
Program PPSP sejak 2009 mewajibkan setiap daerah memiliki strategi sanitasi kota (SSK) dan memorandum program sanitasi (MPS).
Menurutnya, Study EHRA terakhir dilakukan pada 2019. Tahun ini, pemutakhiran kembali digelar dengan cakupan 50 desa/kelurahan dari rencana awal 104, menyesuaikan efisiensi anggaran.
“Data yang dihasilkan akan menjadi acuan kebijakan lima tahun ke depan,” ujarnya.
Jimy menambahkan, sanitasi yang buruk menjadi salah satu faktor pemicu stunting. Karena itu, ia berharap enumerator, supervisor, dan koordinator kecamatan bekerja sungguh-sungguh agar data valid. Barito Timur sendiri masih masuk dalam 160 kabupaten/kota dengan masalah stunting.
Keberhasilan EHRA, lanjutnya, juga membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah dalam Pokja Sanitasi Kabupaten bersama dukungan narasumber dari Pokja AMPL Provinsi Kalimantan Tengah.
Pelatihan Study EHRA 2025 dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan melibatkan enumerator, supervisor, dan perwakilan OPD terkait.(boy)
