Upacara berlangsung khidmat dan menjadi momentum penting untuk merefleksikan kemajuan daerah sekaligus menegaskan arah kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pembangunan serta kepemimpinan yang inklusif di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam amanatnya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih Kabupaten Katingan selama 23 tahun berdiri.
Ia menilai bahwa keberhasilan pembangunan merupakan hasil dari kolaborasi erat antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta seluruh elemen warga.
"Selamat Hari Jadi ke-23 untuk Kabupaten Katingan. Semoga terus tumbuh menjadi daerah yang maju, dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan masyarakat yang semakin sejahtera," ujar Gubernur.
Gubernur menegaskan bahwa kepemimpinan harus berlandaskan pada nilai kebersamaan, keterbukaan, dan keadilan sosial.
Ia menekankan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara inklusif, tanpa diskriminasi atas dasar agama, suku, ras, maupun pilihan politik.
"Saya mengemban amanah sebagai Gubernur bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda hanya karena latar belakang agama, suku, ras, ataupun pilihan politik. Kalimantan Tengah harus dibangun secara bersama, tanpa sekat dan tanpa pengecualian," tegas Gubernur.
Sebagai bagian dari arah kebijakan strategis, Gubernur memaparkan bahwa Pemprov Kalteng sedang menyiapkan program unggulan Kartu Huma Betang yang direncanakan diluncurkan pada tahun 2026. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial khususnya bagi masyarakat di wilayah desa dan pedalaman.
"Kami tidak ingin melihat anak-anak pedalaman tidak dapat bersekolah, tidak memperoleh layanan kesehatan, atau hidup dalam keterbatasan. Program ini adalah komitmen nyata untuk mewujudkan keadilan pembangunan," jelas Gubernur.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis pada budaya dan nilai lokal.
Ia menyampaikan bahwa arah pembangunan Kalteng harus mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak serta seluruh lapisan masyarakat secara umum.
"Filosofi Huma Betang dan semangat Manggatang Utus dijadikan pijakan utama dalam perumusan kebijakan, dengan tetap berlandaskan semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutur Gubernur.
"Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperjuangkan martabat masyarakat. Masyarakat Dayak harus menjadi tuan di tanah sendiri, tumbuh sejahtera tanpa kehilangan jati diri. Itulah makna sejati dari Manggatang Utus," tukas Gubernur.(red)