Klaten, Habarkalimantantengah.com - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang digelar secara serentak.
Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025) tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Kegiatan ini sekaligus menandai peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 yang jatuh pada 12 Juli. Prosesi peluncuran ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo sebagai simbol dimulainya gerakan nasional koperasi berbasis desa dan kelurahan tersebut.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan program strategis untuk membangun kekuatan ekonomi nasional yang dimulai dari desa.
"Program ini bertujuan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan, menciptakan pemerataan ekonomi, dan memperkuat kedaulatan pangan nasional," ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa sebanyak 13 kementerian dan 2 lembaga negara dilibatkan untuk menyukseskan program ini, dengan dukungan penuh dari seluruh gubernur, bupati/wali kota, hingga kepala desa. Salah satu fokus utama program ini adalah mempermudah akses petani terhadap pupuk terjangkau dan memutus ketergantungan terhadap tengkulak dan lintah darat.
"Perekonomian masyarakat harus dimulai dari petani. Kita ingin rakyat kecil bangkit dan mampu mengelola kehidupannya secara mandiri," tambahnya.
Prabowo juga menyoroti persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan data BPS pada September 2024, tercatat 24,06 juta penduduk Indonesia atau 8,57 persen hidup dalam kemiskinan, dan 3,17 juta jiwa di antaranya tergolong miskin ekstrem.
"Kemiskinan adalah sumber ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan bergizi. Ini harus kita atasi bersama, dimulai dari desa," tegas Prabowo.
Dengan peluncuran nasional Koperasi Merah Putih ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan menciptakan sistem distribusi yang lebih adil dan berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia.(red)