"Pemko Palangka Raya mendapatkan alokasi pembangunan 3.000 unit rumah, dengan target tahun pertama sebanyak 1.000 unit," jelas Wakil Walikota Palangka Raya, Achmad Zaini, Selasa (17/6/2025).
Pemko juga telah memberikan kemudahan berupa pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Semua perizinan sudah kita gratiskan. Sekarang tinggal bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengaturan kawasan perumahan berbasis masyarakat dapat berjalan optimal," ujar Zaini.
Untuk Program Sekolah Rakyat, Pemko Palangka Raya juga telah mengajukan usulan pelaksanaan, namun masih terkendala keterbatasan lahan yang diperkirakan membutuhkan luas sekitar enam hektare.
"Meskipun demikian, komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program ini tetap kuat, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan yang merata," tegasnya.
Sementara itu, terkait penguatan ekonomi kerakyatan, Koperasi Merah Putih di Kota Palangka Raya telah terbentuk dan saat ini sudah memiliki legalitas resmi melalui akta notaris.
Achmad Zaini berharap seluruh program prioritas nasional yang telah dirancang pemerintah pusat dapat terimplementasi dengan baik di daerah, khususnya di Kota Palangka Raya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk bekerja sama secara aktif dan sinergis demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap program-program ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi warga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat fondasi pembangunan daerah ke depan," pungkasnya.(red)