Palangka Raya, Habarkalimantantengah.com - Wakil Gubernur (Wagub) H Edy Pratowo secara resmi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Selasa (3/6/2025).
Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalteng ini dihadiri oleh Ketua DPRD, Arton S Dohong, Sekretaris DPRD, Pajarudinnoor, Unsur Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah terkait.
Dalam pidato tertulis Gubernur yang dibacakan oleh Wagub menyampaikan rasa terima kasih atas pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.
"Prestasi ini merupakan keberhasilan ke-11 kali berturut-turut sejak tahun 2014 yang menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan," ucap Wagub.
"Capaian ini membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pelaksanaan APBD sangat bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Keberhasilan ini tentu juga berkat dukungan dan kerjasama DPRD, sebagai mitra Pemerintah Daerah," ungkap Wagub.
Wagub juga memaparkan secara ringkas realisasi APBD 2024, di antaranya: Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp9,22 triliun, dengan realisasi mencapai Rp8,33 triliun atau 90,38%.
Rinciannya meliputi; Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp2,82 triliun (104,61%), Pendapatan Transfer: Rp5,33 triliun (81,76%), dan Lain-lain pendapatan daerah sah: Rp184 miliar (2.289%).
Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp10,22 triliun, dengan realisasi Rp9,13 triliun atau 89,39%. Terdiri dari Belanja Operasi: Rp5,02 triliun (87,72%), Belanja Modal: Rp2,95 triliun (94,63%), Belanja Tidak Terduga: Rp18 miliar (28,17%), dan Belanja Transfer: Rp1,137 triliun (87,21%).
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 tercatat sebesar Rp378 miliar lebih. Neraca Daerah per 31 Desember 2024 menunjukkan Total Aset: Rp17 triliun lebih, Total Kewajiban: Rp536,72 miliar lebih, dan Total Ekuitas: Rp16,977 triliun lebih.
Wagub juga menjelaskan bahwa naskah lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan yang telah dilakukan perbaikan dan koreksi sesuai hasil temuan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan.
"Naskah lampiran tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan," jelasnya.(fad/red)