Hal tersebut menjadi perhatian Suriansyah Halim, S.H., S.E., M.H., CLA., CLI., CPL., QPCL, Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Tengah sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum Penegak Hukum Rakyat Indonesia (LBH PHRI) Kalimantan Tengah.
Menurut Suriansyah, bantuan publik tidak semestinya dipandang hanya sebagai proses administratif berupa penyerahan bantuan kepada penerima. Di dalamnya terdapat rangkaian tanggung jawab yang melekat sejak tahap perencanaan, penetapan penerima, penyaluran, hingga pertanggungjawaban.
“Bantuan publik harus tepat sasaran, transparan, dan terdokumentasi, karena setiap rupiah yang dikelola pemerintah melekat pada tanggung jawab hukum kepada masyarakat,” ujarnya, Kamis (24/9/2026).
Pernyataan tersebut menempatkan aspek akuntabilitas sebagai elemen penting dalam setiap pengelolaan bantuan publik. Ketika anggaran publik digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, prosesnya idealnya dapat ditelusuri secara jelas dan didukung dokumen yang memadai.
Mulai dari dasar pemberian bantuan, kriteria dan data penerima, mekanisme penyaluran, hingga bukti penerimaan dan laporan pertanggungjawaban, seluruh tahapan memiliki arti penting dalam membangun tata kelola yang transparan.
Bagi Suriansyah, dokumentasi bukan sekadar kelengkapan administratif. Dokumentasi merupakan bagian dari rekam jejak yang menunjukkan bagaimana sebuah kebijakan publik dilaksanakan dan bagaimana anggaran yang dipercayakan kepada pemerintah dipergunakan.
Prinsip tersebut sekaligus menjadi instrumen penting untuk menjaga agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran program. Ketepatan data dan keterbukaan proses juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam perspektif hukum, pengelolaan keuangan dan bantuan publik memiliki konsekuensi pertanggungjawaban yang tidak berhenti pada tersalurkannya anggaran. Setiap tahapan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta memiliki dasar dan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, ketepatan sasaran, transparansi, dan dokumentasi bukan sekadar prinsip tata kelola, melainkan bagian dari upaya menjaga agar kebijakan publik tetap berada dalam koridor akuntabilitas.
Pada akhirnya, kualitas sebuah program bantuan tidak hanya tercermin dari berapa besar anggaran yang disalurkan, tetapi juga dari seberapa jelas manfaatnya bagi masyarakat, seberapa tertib prosesnya, serta seberapa kuat pertanggungjawabannya ketika harus diuji secara administratif maupun hukum.(red/j)
