Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Timur, Mardianto, serta dihadiri jajaran anggota DPRD, Sekretaris Daerah Misnohartaku, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, tenaga ahli fraksi DPRD, dan tamu undangan lainnya.
Usai memimpin rapat, Mardianto menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS menjadi tonggak penting dalam proses penyusunan APBD 2027. Dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam membahas serta menetapkan program-program pembangunan yang akan dijalankan pada tahun anggaran mendatang.
Menurutnya, tahapan berikutnya akan difokuskan pada penyusunan skala prioritas pembangunan agar anggaran daerah benar-benar diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Nanti akan kita lihat mana yang memang menjadi prioritas untuk dilaksanakan, apakah jalan dan jembatan yang sekiranya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.
Mardianto menyebut sejumlah proyek infrastruktur yang menjadi perhatian dalam pembahasan mendatang, di antaranya pembangunan Jembatan Hayaping, Jembatan Muara Tuwu, dan Jembatan Juru Banu. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan Barito Timur.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung setiap program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah dan DPRD, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar pelaksanaannya berjalan optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi kemajuan Kabupaten Barito Timur.(red/j)
