Melalui ruas jalan inilah hasil perikanan, kebutuhan pokok, hingga berbagai aktivitas masyarakat bergerak. Namun ketika musim hujan dan banjir datang, harapan akan kelancaran akses tersebut perlahan berubah menjadi kekhawatiran.
Genangan air yang merendam badan jalan dan kerusakan sejumlah jembatan membuat mobilitas warga terganggu. Di beberapa titik, kendaraan roda empat bahkan tidak lagi mampu melintas. Aktivitas distribusi barang terhambat, sementara masyarakat harus mencari cara agar roda kehidupan tetap berjalan.
Kondisi itulah yang mendorong unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Karau Kuala bersama Damang Kepala Adat, Lurah Bangkuang, para ketua RT, tokoh agama, dan tokoh masyarakat turun langsung meninjau lokasi, Rabu (24/6/2026).
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi terkini jalan yang selama ini menjadi urat nadi transportasi masyarakat perbatasan.
Camat Karau Kuala, Adriansyah, mengatakan ruas jalan tersebut memiliki nilai strategis karena menjadi salah satu jalur penting penghubung Barsel dan Bartim, sekaligus akses menuju sejumlah daerah di Kalteng serta Provinsi tetangga.
“Ketika banjir datang, beberapa titik jalan terendam sehingga kendaraan kesulitan melintas. Ini bukan hanya soal jalan rusak, tetapi juga menyangkut aktivitas masyarakat dan distribusi barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Dari hasil pemantauan lapangan, ditemukan sedikitnya tiga titik kerusakan akibat genangan banjir dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda, mulai dari kategori ringan hingga parah.
Pada beberapa titik, kendaraan roda empat tidak dapat melintas sama sekali. Sementara kendaraan roda dua masih bisa melewati jalur tersebut dengan bantuan jembatan darurat yang dibangun secara swadaya. Kondisi ini menyebabkan arus orang dan barang dari dan menuju Kelurahan Bangkuang terganggu cukup signifikan.
Menurut Adriansyah, kerusakan infrastruktur tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Selain menghambat mobilitas warga, kondisi jalan juga berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas ekonomi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan.
“Hasil pemantauan ini akan kami laporkan kepada pihak yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam program penanganan dan peningkatan infrastruktur ke depan,” katanya.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Barsel, ruas jalan tersebut sebelumnya berstatus jalan provinsi. Namun pada tahun ini, ruas tersebut tidak lagi tercantum dalam Surat Keputusan Jalan Provinsi Kalteng.
Meski demikian, menurutnya persoalan utama saat ini bukan sekadar status jalan, melainkan bagaimana akses yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat segera ditangani.
Sebagai bentuk kepedulian bersama, unsur Forkopimcam, Damang, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT dan RW, serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar Kelurahan Bangkuang berinisiatif melakukan kolaborasi untuk penanganan darurat pada sejumlah titik kerusakan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek agar masyarakat tetap memiliki akses yang aman untuk beraktivitas sambil menunggu penanganan yang lebih permanen dari pemerintah.
“Kami berharap hasil peninjauan ini dapat menjadi dasar pengajuan penanganan jangka pendek maupun jangka panjang kepada pemerintah yang memiliki kewenangan, sehingga persoalan yang dihadapi masyarakat dapat segera mendapat perhatian,” tutur Adriansyah.
Sebab bagi warga Bangkuang dan kawasan perbatasan sekitarnya, jalan yang layak bukan hanya tentang infrastruktur. Jalan adalah akses menuju sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan sumber penghidupan. Jalan yang baik adalah penghubung harapan, sekaligus fondasi bagi tumbuhnya perekonomian dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di perbatasan Barsel-Bartim.
Karena itu, warga berharap peninjauan yang dilakukan tidak berhenti sebagai catatan lapangan semata, tetapi menjadi langkah awal lahirnya solusi nyata bagi akses transportasi yang selama ini menjadi denyut kehidupan masyarakat.(red/j)
