Menurut Hartany, jati diri Polri telah lama tertanam kuat dalam nilai Tri Brata, khususnya Brata pertama Rastra Sewakottama—Polri sebagai abdi utama Nusa dan Bangsa—yang menjadi fondasi moral institusi sejak 1 Juli 1954.
“Polri lahir dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Karena itu, Polri harus bertindak sebagai abdi, pelindung, dan pengayom masyarakat, bukan tampil layaknya penguasa,” kata Hartany di Palangka Raya, Selasa (27/1/2026).
Ia menegaskan, profesionalisme dan independensi Polri merupakan harga mati yang harus dijaga dalam kondisi apa pun, termasuk dalam relasinya dengan pemegang kekuasaan tertinggi negara.
“Sekalipun itu Presiden. Bahkan Polri juga harus menjaga jarak dari kepentingan oligarki,” ujarnya tegas.
Hartany menyebut, prinsip tersebut sejalan dengan filosofi kepolisian modern yang dianut banyak negara, dikenal sebagai new modern police philosophy dengan semboyan Vigilant Quiescant, yakni “kami berjaga agar masyarakat tetap tenteram”.
Lebih jauh, ia mengingatkan pemerintah agar tidak menyeret Polri ke dalam pusaran politik praktis. Keterlibatan di luar tugas pokok, kata dia, hanya akan menggerus marwah institusi dan mengikis kepercayaan publik.
“Polri tidak boleh ditarik-tarik untuk kepentingan politik siapa pun. Tugasnya jelas: menjaga kamtibmas serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” pungkasnya.(jky)
