Kepala Dinas PUPR-Perkim Bartim, Yumail J Paladuk, mengatakan pihaknya bergerak cepat merespons laporan warga terkait padamnya lampu PJU.
“Kami sudah memperbaiki bohlam lampu PJU yang rusak di beberapa lokasi,” ujar Yumail saat ditemui di kantornya, Rabu (24/9/2025).
Menurut Yumail, bidang yang menangani PJU memiliki anggaran sekitar Rp600 juta yang sebagian besar digunakan untuk biaya perawatan.
Ia menilai, jika pendapatan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik PLN yang mencapai Rp5,78 miliar pada 2024 dan ditargetkan Rp7 miliar pada 2025 bisa dialokasikan penuh untuk PJU, maka jalan-jalan di Bartim akan terang benderang.
“Masyarakat yang membayar listrik sudah dikenakan pajak 10%. Jadi sebenarnya ada beban PJU di tagihan listrik. Uang itu idealnya bisa kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk penerangan jalan,” jelasnya.
Namun, Yumail mengakui dengan anggaran yang tersedia saat ini, pelayanan masih terbatas. Pasalnya, kebutuhan masyarakat tidak hanya sebatas penggantian bohlam, tetapi juga perluasan jaringan hingga pembelian material yang membutuhkan biaya besar.
“Bohlam bisa mati sewaktu-waktu karena aliran listrik tidak stabil atau kendala teknis lainnya. Jadi perawatan butuh kesiapan anggaran yang lebih besar,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yumail menegaskan bahwa jika pemerintah dapat mengalokasikan 40% bahkan hingga 100% pajak PJU, maka persoalan penerangan jalan di Bartim bisa teratasi.
Selain itu, pihaknya juga mulai merencanakan solusi alternatif, yakni penggunaan lampu PJU tenaga surya. Program ini ditargetkan terealisasi pada 2026 di kawasan jalan perkotaan dengan estimasi biaya Rp2,5 miliar.
“Kalau pakai tenaga surya, kita tidak lagi terbebani biaya tagihan listrik, hanya biaya perawatan. Jadi lebih efisien untuk jangka panjang,” pungkasnya.(boy)
