Pesan itu mengemuka saat pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Kalteng Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang, Rabu (10/6/2026), yang ditandai dengan penabuhan katambung sebagai simbol dimulainya konsolidasi besar pembangunan desa di Bumi Tambun Bungai.
Di tengah menyusutnya APBD Kalteng 2026 dari Rp10,2 triliun menjadi Rp5,4 triliun, Agustiar menegaskan bahwa yang dipangkas adalah pemborosan, bukan pelayanan kepada rakyat.
"Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas. Yang harus dikurangi adalah kegiatan yang tidak berdampak. Anggaran harus tepat rencana, tepat sasaran, dan tepat manfaat," tegasnya.
Menurut Gubernur, desa kini memegang peran kunci dalam menentukan keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah. Karena itu, para kepala desa diminta tidak sekadar menjadi pelaksana administrasi, tetapi menjadi motor penggerak perubahan di wilayah masing-masing.
Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, Cetak Sawah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, hingga Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, seluruhnya membutuhkan dukungan kuat dari desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Kalteng juga memastikan program Kartu Huma Betang Sejahtera tetap berjalan sebagai instrumen perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan pedesaan.
Sementara itu, Ketua DPD APDESI Kalteng, Seger Satria, menilai Rakerda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
"Desa adalah wajah terdepan pembangunan. Ketika desa maju, maka Kalimantan Tengah juga akan maju," menjadi semangat yang mengemuka dalam forum yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi RI, Forkopimda, anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Kalteng, serta para bupati dan wali kota se-Kalteng.
Rakerda APDESI 2026 pun bukan sekadar agenda organisasi, melainkan panggung konsolidasi untuk memastikan pembangunan tetap bergerak maju, meski di tengah tantangan keterbatasan anggaran. Desa kembali ditegaskan sebagai fondasi utama masa depan Kalteng.(red/j)
