Bupati Bartim, M Yamin menegaskan, kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan pelayanan publik tetap prima meski pegawai menjalankan ibadah puasa. Ia menolak keras jika ada alasan penurunan kinerja karena perubahan ritme kerja selama Ramadan.
“Ibadah wajib berjalan khusyuk, tapi pelayanan masyarakat tetap prioritas utama. Tidak ada toleransi bagi yang mengendurkan disiplin,” tegasnya, Rabu (18/2/2026).
Dalam skema baru, jam masuk dipercepat sementara jam pulang disesuaikan agar total jam kerja tetap memenuhi ketentuan. Seluruh perangkat daerah wajib mematuhi aturan ini, sekaligus meningkatkan produktivitas dan respons pelayanan.
Pemkab menilai Ramadan justru harus menjadi ajang pembuktian integritas birokrasi. ASN diminta menunjukkan etos kerja lebih kuat, bukan sebaliknya. Evaluasi akan dilakukan secara berkala, dan pemerintah memastikan tindakan korektif langsung diterapkan jika ditemukan penurunan kualitas layanan.(red)
