Sorotan publik pun mengeras, Perusda dinilai lebih sering menjadi beban ketimbang solusi. Secara mandat, Perusda dibentuk sebagai lokomotif ekonomi lokal, bukan pajangan struktural. Ia dirancang untuk mencetak laba, memperkuat PAD, sekaligus memastikan layanan publik berjalan.
Tetapi potret di berbagai wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) memperlihatkan kenyataan pahit, yakni banyak Perusda stagnan, minim inovasi, dan nyaris tak terasa kontribusinya. Situasi ini bukan lagi soal teknis manajemen. Ini soal keberanian mengambil keputusan.
Ketika daerah dituntut mandiri, sebagian Perusda justru terjebak rutinitas birokrasi, bergerak lambat, minim terobosan, dan alergi risiko. Mereka berdiri secara hukum, tetapi tidak hidup secara ekonomi.
Padahal beban yang dipikul jelas, yaitu Perusda harus mampu bersaing secara bisnis sekaligus melayani publik. Dua tugas berat ini menuntut profesionalisme tinggi, bukan kompromi kepentingan.
Realitasnya, fungsi komersial kerap gagal, sementara kualitas layanan belum memuaskan. Aset daerah bernilai besar tanah, bangunan, peluang usaha tidak berubah menjadi keuntungan nyata. Potensi ada, hasilnya nihil.
Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia wilayah Kalteng, Picrol Hidayat, menegaskan kondisi ini tidak boleh ditoleransi. Menurutnya, berkurangnya dana pusat justru harus menjadi titik balik reformasi.
“Perusda tidak boleh jadi simbol. Ia harus menghasilkan. Kalau tidak, lebih baik dibenahi total daripada terus menguras anggaran,” tegasnya, Minggu (15/2/2026).
Pernyataan itu menohok karena menyentuh inti persoalan, yakni mempertahankan Perusda yang tak produktif sama saja dengan membiarkan kebocoran struktural. Setiap rupiah yang tidak menghasilkan nilai tambah berarti peluang pembangunan yang hilang.
Padahal tiap daerah memiliki modal ekonomi kuat, SDA melimpah, sektor jasa berkembang, hingga potensi pariwisata besar. Dengan tata kelola transparan, direksi profesional, dan strategi agresif, Perusda seharusnya bisa menjadi mesin pertumbuhan, pembuka lapangan kerja, dan penopang kesejahteraan.
Tanpa itu, ia hanya akan menjadi catatan laporan tahunan tanpa dampak nyata.
Reformasi Perusda tak bisa lagi kosmetik. Pergantian pejabat tanpa perubahan sistem hanya memperpanjang masalah.
Yang dibutuhkan adalah pembersihan total, seleksi berbasis kompetensi, audit kinerja ketat, target laba terukur, dan keberanian menutup unit usaha yang gagal.
Ujungnya sederhana tapi tegas, Perusda harus membuktikan diri sebagai alat kemandirian daerah, bukan parasit anggaran. Jika tidak mampu bertransformasi, maka publik berhak mempertanyakan, untuk apa dipertahankan? Waktu toleransi sudah habis. Ini saatnya bekerja atau tersingkir oleh tuntutan zaman.(red)
