Warga menilai penghargaan itu seperti menutup mata atas jeritan masyarakat yang selama ini mengeluhkan kerusakan lingkungan.
Hermanto, warga Jembatan Dua, Kecamatan Dusun Tengah, yang turut mendampingi Wakil Bupati Bartim Adi Mula Nakalelu saat inspeksi mendadak ke area tambang, menyebut temuan di lapangan mengindikasikan masalah serius yang seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah.
“Keluhan ini sudah bertahun-tahun. Kualitas air Sungai Munte, anak Sungai Karau, berubah. Ekosistem rusak dan dampaknya langsung dirasakan warga. Tapi yang muncul justru piagam penghargaan,” kata Hermanto dengan nada kecewa, Sabtu (7/2/2026).
Kecaman serupa disampaikan Misdianto, warga Ampah Kota. Ia menilai aktivitas pertambangan diduga telah merusak kualitas Sungai Karau serta lahan di sekitar permukiman warga. Menurutnya, penghargaan yang diberikan pemerintah daerah terasa ironis dan bertolak belakang dengan realitas di lapangan.
“Kami hidup berdampingan dengan dampak tambang. Kalau kondisinya seperti ini, lalu apa dasar pemberian penghargaan itu?” tegas Misdianto, Minggu (8/2/2026).
Warga mendesak Pemkab Bartim segera membuka hasil inspeksi mendadak secara transparan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional PT Bartim Coalindo. Mereka khawatir, jika pembiaran terus terjadi, kerusakan lingkungan akan semakin parah dan masyarakat kembali menjadi korban.
Hingga berita ini diturunkan, PT Bartim Coalindo belum memberikan klarifikasi resmi.
Pemkab Bartim juga belum menyampaikan penjelasan terkait tindak lanjut hasil sidak, sehingga polemik kian menggelinding dan kepercayaan publik dipertaruhkan.(boy/red)
