Perspektif itulah yang mengemuka dalam agenda silaturahmi dan audiensi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Pemuda Dayak (PERPEDAYAK) Pasukan Lawung Bahandang bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi kelembagaan sekaligus momentum bagi PERPEDAYAK untuk memperkenalkan identitas, visi, misi, dan arah perjuangan organisasi yang bertumpu pada nilai-nilai adat, budaya, persaudaraan, serta komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bagi PERPEDAYAK, keberadaan organisasi kemasyarakatan tidak semestinya berhenti pada penguatan identitas dan konsolidasi internal. Organisasi juga dituntut mengambil peran dalam merespons persoalan publik, membangun kesadaran kebangsaan, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi kehidupan sosial dan demokrasi.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah perspektif mengenai dinamika politik, persoalan hukum, keamanan, dan perkembangan sosial kemasyarakatan menjadi bagian dari ruang pertukaran pandangan, terutama menyangkut Kalimantan Tengah dalam kerangka kepentingan nasional.
Salah satu perhatian yang mengemuka adalah pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
PERPEDAYAK memandang bahwa stabilitas yang berkelanjutan tidak cukup dibangun melalui pendekatan keamanan semata. Stabilitas juga membutuhkan kepercayaan publik, penegakan hukum yang konsisten, komunikasi yang terbuka, serta kebijakan pembangunan yang memberikan ruang dan perlindungan secara proporsional kepada seluruh elemen masyarakat.
Dalam konteks Kalimantan Tengah, pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-hak yang melekat padanya. Kemajuan tidak boleh menjauhkan masyarakat dari akar budaya, identitas, maupun ruang partisipasinya dalam menentukan arah pembangunan.
Persoalan tersebut menjadi penting karena masyarakat adat bukan sekadar bagian dari warisan sejarah dan kebudayaan daerah. Mereka juga merupakan bagian dari kekuatan sosial yang memiliki kontribusi terhadap pembentukan karakter, pemeliharaan harmoni, dan keberlanjutan kehidupan kebangsaan.
Karena itu, PERPEDAYAK menempatkan perlindungan masyarakat adat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penguatan partisipasi publik sebagai bagian penting dari agenda pembangunan yang inklusif.
Organisasi ini juga menilai bahwa dinamika politik dan hukum, baik di tingkat daerah maupun nasional, harus disikapi dengan kedewasaan berdemokrasi. Perbedaan pandangan tidak semestinya berkembang menjadi pertentangan yang merusak persatuan. Sebaliknya, konstitusi, dialog, dan mekanisme hukum harus menjadi rujukan dalam menyelesaikan setiap persoalan.
Hubungan yang konstruktif antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat luas juga dinilai sebagai fondasi penting dalam mencegah potensi konflik sosial serta menjaga kepercayaan antarelemen bangsa.
Sebagai organisasi yang membawa identitas dan nilai-nilai luhur masyarakat Dayak, PERPEDAYAK menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam menjaga persatuan, memperkuat ketahanan sosial, dan merawat keutuhan NKRI.
Komitmen tersebut sekaligus menegaskan bahwa kecintaan terhadap identitas budaya dan tanah leluhur tidak bertentangan dengan semangat nasionalisme. Justru, keberagaman identitas dan kearifan lokal merupakan kekuatan yang memperkaya bangunan kebangsaan Indonesia.
Lebih jauh, pertemuan dengan Kemenko Polkam menjadi pintu awal bagi penjajakan komunikasi dan kemungkinan sinergi kelembagaan dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas serta kewenangan kementerian.
Sejumlah ruang kolaborasi yang dipandang potensial mencakup penguatan wawasan kebangsaan, internalisasi nilai-nilai Pancasila, dan ketahanan nasional; pendidikan politik serta literasi demokrasi; peningkatan kesadaran hukum; hingga perluasan akses masyarakat terhadap informasi hukum.
PERPEDAYAK juga memandang pentingnya penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan dan generasi muda dalam pencegahan konflik sosial, pemeliharaan kerukunan, serta penciptaan lingkungan yang aman dan kondusif.
Di samping itu, penguatan komunikasi kelembagaan diharapkan dapat membuka ruang partisipasi yang lebih efektif bagi masyarakat adat dalam menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan, dan mengawal berbagai persoalan sosial melalui jalur yang konstitusional.
Seluruh peluang tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, dengan tetap berpedoman pada pembagian kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPP PERPEDAYAK berharap audiensi ini menjadi awal dari hubungan komunikasi yang lebih berkelanjutan antara organisasi kemasyarakatan berbasis kearifan lokal dan pemerintah pusat. Bukan sekadar membangun kedekatan kelembagaan, tetapi juga mempertemukan gagasan, memperluas perspektif, dan membuka peluang kontribusi yang lebih terarah.
Bagi PERPEDAYAK, memperjuangkan kepentingan masyarakat Dayak dan Kalimantan bukanlah bentuk eksklusivitas kelompok. Perjuangan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar yang lebih luas untuk memastikan keberagaman dihormati, keadilan ditegakkan, dan pembangunan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Sebab, kekuatan Indonesia tidak dibangun dengan menyeragamkan identitas, melainkan dengan merawat keberagaman dalam satu ikatan kebangsaan. Dari nilai-nilai luhur masyarakat Dayak, PERPEDAYAK menegaskan tekad untuk mengambil bagian dalam perjalanan Indonesia yang lebih adil, demokratis, berdaulat, dan bermartabat.(red/j
