Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden saat mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam Rapat Paripurna (Rapur) Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (16/9/2026).
Rapur yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong tersebut mengagendakan penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027.
Dalam penyampaiannya, Linae menegaskan bahwa berbagai pandangan, saran, masukan, dan pertanyaan fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kata dia, sepakat bahwa APBD 2027 harus diarahkan untuk merespons dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat.
Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, Pemprov Kalteng menyatakan prioritas anggaran akan diarahkan pada sektor-sektor strategis. Fokus tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan perluasan akses pelayanan kesehatan dasar, percepatan penurunan kemiskinan dan penanganan stunting secara terintegrasi, pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
Pembangunan konektivitas antarwilayah juga diarahkan untuk membuka keterisolasian ekonomi desa sekaligus memperlancar arus barang dan jasa. Sementara dari sisi ekonomi kerakyatan, pemerintah daerah mendorong penguatan sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta optimalisasi potensi daerah secara berkelanjutan.
Pemprov Kalteng juga menyatakan dukungan terhadap percepatan perluasan jaringan listrik PT PLN (Persero), terutama bagi masyarakat perdesaan yang hingga kini belum memperoleh akses listrik.
Sementara menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar, pemerintah provinsi mengapresiasi perhatian terhadap penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kualitas belanja yang terarah, serta disiplin fiskal agar kebijakan anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemerintah daerah terus memperkuat basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, serta mengoptimalkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemantauan dan langkah korektif juga dilakukan sejak dini dengan mempertimbangkan potensi setiap sumber penerimaan.
Untuk kinerja BUMD, evaluasi dilakukan secara berkala dengan memperhatikan dividen, kesehatan keuangan, produktivitas aset dan modal, tata kelola, serta manfaat ekonomi dan pelayanan. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dikelola secara produktif, sehat, dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat optimal bagi PAD dan masyarakat.
Di sisi belanja, kegiatan yang sedang berjalan dipantau secara berkala oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) bersama Inspektorat. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari mitigasi dan penyesuaian anggaran sesuai ketentuan agar belanja modal dapat terlaksana tepat waktu dan optimal, sekaligus mencegah keterlambatan maupun munculnya kewajiban pada akhir tahun anggaran.
Hal itu sekaligus menjadi bagian dari jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai NasDem mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pemprov Kalteng menyatakan telah melakukan perhitungan terhadap SiLPA dalam Rancangan APBD 2027 dan mengarahkannya untuk membiayai belanja yang telah ditentukan penggunaannya serta memenuhi kewajiban daerah yang harus diselesaikan.
Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra mengenai defisit anggaran sebesar Rp350 miliar, Linae menjelaskan bahwa kondisi tersebut telah diperhitungkan dalam penyusunan struktur APBD Tahun Anggaran 2027.
Defisit tersebut terjadi karena belanja daerah dirancang lebih besar dibandingkan pendapatan daerah dan telah mempertimbangkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik sepanjang 2026 yang berdampak terhadap rendahnya realisasi belanja serta diperkirakan masih berlanjut hingga akhir tahun.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah tetap menempatkan sektor agraris sebagai salah satu perhatian dalam kebijakan pembangunan.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memprioritaskan penguatan sektor agraris melalui peningkatan produktivitas petani miskin di desa, antara lain melalui bantuan benih unggul gratis, pupuk bersubsidi daerah, serta bantuan dan modernisasi sarana dan prasarana pertanian," ungkap Linae.
Tak hanya sektor hulu, Pemprov Kalteng juga mengarahkan kebijakan APBD 2027 untuk mendorong hilirisasi industri sehingga nilai tambah komoditas dapat dihasilkan di daerah dan tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.
Agenda tersebut antara lain ditempuh melalui pemberdayaan petani dan koperasi, penguatan kemitraan UMKM dengan pelaku usaha daerah, serta perlindungan terhadap tenaga kerja lokal.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam penyusunan APBD 2027.
"Terkait karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadikan pengalaman penanganan Tahun 2026 sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan, deteksi dini, dan pengurangan risiko pada Tahun Anggaran 2027," terangnya.
Karena itu, penganggaran penanggulangan karhutla diarahkan pada pemutakhiran peta kerawanan dan sumber air, patroli pencegahan, edukasi dan pemberdayaan masyarakat, penguatan pemantauan serta peringatan dini melalui Pusdalops PB, peningkatan kapasitas regu, hingga pemeliharaan dan pemenuhan sarana operasional sesuai kebutuhan.
Sementara terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat mengenai defisit anggaran, pemerintah provinsi menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari kebijakan anggaran untuk menjaga keseimbangan fiskal dalam penyelenggaraan program pemerintahan.
Defisit terjadi ketika pendapatan daerah belum mampu menutup seluruh kebutuhan anggaran. Oleh sebab itu, disiplin anggaran menjadi penting melalui perencanaan belanja yang terukur dan efisien agar setiap rupiah yang dialokasikan memberikan hasil dan manfaat optimal.
Pemprov Kalteng juga menjadikan dinamika inflasi dan perlambatan ekonomi sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan APBD 2027.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,79 persen secara tahunan (year on year/YoY), berada di bawah inflasi tahunan Maret 2026 sebesar 3,86 persen. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin tercatat 146,71 ribu orang atau 5,09 persen.
Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam mengarahkan APBD 2027 agar pembangunan tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat daya beli dan pendapatan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.
Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai NasDem, Pemprov Kalteng menyampaikan apresiasi terhadap perhatian fraksi dalam mendorong Kalimantan Tengah yang semakin maju, mandiri, berkeadilan, dan sejahtera.
Dalam penguatan PAD, pemerintah daerah melalui Bapenda mengedepankan perluasan basis ekonomi, peningkatan aktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan ekosistem ekonomi daerah yang produktif.
Adapun terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pemprov Kalteng menegaskan komitmen untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.
Dari sisi belanja, orientasi kebijakan diarahkan pada hasil dan manfaat, dengan sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, tetap menjadi prioritas.
Sementara menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), pemerintah provinsi menegaskan pentingnya konsistensi antara Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Keselarasan tersebut dinilai penting agar kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan yang dijalankan tetap berada dalam koridor arah pembangunan daerah.
"Pemerintah Provinsi sependapat dengan pandangan Fraksi PAN bahwa target pendapatan harus ditetapkan secara realistis, terukur, dan didukung oleh sumber penerimaan yang jelas," ujarnya.
Persoalan ketenagalistrikan juga menjadi perhatian dalam jawaban tersebut. Untuk mengatasi pemadaman listrik yang masih terjadi, Pemprov Kalteng terus berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) guna meningkatkan keandalan jaringan, mempercepat penanganan gangguan, memperluas akses listrik, serta memperbaiki kualitas informasi dan mekanisme pengaduan masyarakat.
Pemerintah provinsi juga mendorong PLN menjaga pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Selain listrik, ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) turut menjadi perhatian. Pemprov Kalteng memperkuat koordinasi dan pengawasan bersama PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pemerintah kabupaten/kota, serta pihak terkait.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan stok dan distribusi, peningkatan kelancaran pasokan, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran, serta percepatan penanganan terhadap berbagai kendala distribusi.
Rangkaian jawaban pemerintah provinsi tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Rancangan APBD 2027 bersama DPRD Kalteng, dengan penekanan bahwa kebijakan anggaran tidak hanya dituntut realistis dari sisi fiskal, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan pelayanan dasar, memperkuat ekonomi masyarakat, menjaga ketahanan daerah, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.(red/j)
